Jakarta, suarabali.com – “Teknologi menciptakan disruption, teknologi menciptakan innovation, dan teknologi juga memperkenalkan suatu bisnis proses yang berubah sama sekali,” Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam seminar bertema ‘Keseimbangan Baru Ekonomi Digital’ di Hotel Raffles, Jakarta.
Menkeu menjelaskan adanya artificial intelligent, robot, maupun revolusi industri 4.0 mengakibatkan cara kita berbicara mengenai industri dan industrialisasi. Manufaktur dan sektor jasa juga mengalami perubahan (disruption).
Sri Mulyani mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa yang mayoritas berusia muda menciptakan pertanyaan: apakah mereka mampu menyiapkan diri pada era teknologi dan digital menjadi makanan sehari-hari.
Menurut dia, tahun 2018 diharapkan sebagai tahun untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun 2017. Momentum pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Begitu pula volume perdagangan dunia juga meningkat tajam dari 2,2% menjadi 4%.
“APBN 2018 menganggarkan belanja negara sebesar Rp 2.220,7 triliun, dimana 20% (Rp444,1 triliun) dari anggaran tersebut adalah untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Dana tersebut dialokasikan kepada Pusat (Rp 149,7 triliun), transfer ke daerah (Rp 279,5 triliun), dan pembiayaan (Rp15 triliun) dengan sasaran target untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi, pembangunan atau rehab sekolah atau ruang kelas, serta Tunjangan Profesi Guru baik yang PNS, PNSD, maupun Non PNS,” paparnya.
Oleh sebab itu, kata Sri, pemerintah menentukan enam arah kebijakan dalam bidang pendidikan. Pertama, meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Kedua, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keempat, memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK. Kelima, sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education. Keenam, meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.
“APBN akan terus diupayakan untuk menjadi instrumen yang sehat, kredibel, efektif, dan tentu saja kita akan terus melakukan reform, baik dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi belanja agar dampaknya kepada masyarakat dan ekonomi semakin baik. Dari sisi pembiayaan, kita akan melakukan secara prudent,” tutup Menkeu. (Sir)
