Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya jelaskan proyek kereta bawah tanah subway di Bali ke Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Denpasar, Selasa (12/11/2024). (foto:Humas Pemprov Bali).
Denpasar, suarabali.co.id – Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut pembangunan kereta bawah tanah ini adalah solusi penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali.
Hal itu disampaikan Mahendra Jaya saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Selasa, terkait pembangunan subway.
“Jalur-jalur yang akan dibangun untuk subway merupakan jalur padat lalu lintas,” kata dia sebelum Agus Harimurti bertolak dari Bali.
“Apabila proyek ini bisa terealisasi hingga ke Tanah Lot, akan sangat membantu menjaga stabilitas sektor pariwisata, Bali sangat membutuhkan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” sambung orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Pembahasan infrastruktur transportasi subway menjadi topik utama di samping pengembangan infrastruktur lain yang membutuhkan atensi dan fasilitasi, rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan namun belum diresmikan.
Untuk kereta bawah tanah yang dimulai pembangunannya di Sentral Parkir Kuta itu, Pj Gubernur selain membutuhkan dukungan fiskal, juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi.
Dalam rencana pengembangan subway di Bali, kendala yang disampaikan ke Menko Infra diantaranya terkait peraturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis untuk rencana trase.
Selain itu, Sang Made juga menyampaikan sejumlah usulan daerah Provinsi Bali yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Diketahui, selain Menko Infra, pemaparan di area VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta jajaran pimpinan OPD terkait di Pemprov Bali. (*/ant)
