Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya.
Denpasar, suarabali.co.id – Mulai 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai /PPN 12 persen akan diterapkan pemerintah mulai 1 Januari 2025.PPN 12 persen.
Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya meminta pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendasari harapan tersebut diantaranya sektor pariwisata Bali baru dalam recovery, sehingga kondisi yang tidak berbeda dengan ekonomi Bali.
Sedang di pihak lain, lanjutnya, pengusaha punya tanggung jawab untuk membayar angsuran kepada bank pasca berakhirnya masa relaksasi. Bantuan dana soft loan (pinjaman lunak) dari pemerintah juga tidak ada lagi.
“Kita bukan menolak, tetapi minta penundaan,” ujar Ketua I Gusti Agung Rai Suryawijaya, dikutip dari nusabali.com, Rabu (20/11).
Paling tidak, kata dia, penundaan selama setahun sampai dengan 2026 nanti dengan perkiraan ekonomi benar- benar sudah peak,” ujarnya.
Di pihak lain, jelas Suryawijaya, industri atau pengusaha punya tanggung jawab dan kewaiiban lain yang tak kalah penting, yaitu penyesuaian kewajiban pembayaran pendapatan kepada karyawan yang mengacu pada ketentuan berlaku. Salah satunya penyesuaian pembayaran yang mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
“Yang tentunya besarannya akan naik,” ujarnya.
Kalau memang PPN 12 persen dipaksakan diterapkan, Rai Suryawijaya mengatakan sudah tentu memberatkan industri yang baru saja menata usaha dan malaksanakan kewajiban-kewajiban sebelumnya yang sempat terhenti pada saat pandemi Covid-19.
Kompensasinya dengan meningkatkan harga atau tarif, menurut Rai Suryawijaya juga berat. Hal ini bisa kontraproduktfi dengan upaya memulihkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan dan pariwisata Bali secara umum. Karena tarif atau harga termasuk servis atau layanan dan promosi pariwisata untuk menggenjot kunjungan wisatawan.
“Jadi kalau menaikkan harga, dampaknya juga berat,” kata Rai Suryawijaya. Karena itulah, ulang Rai Suryawijaya, meminta pemerintah menunda penerapan PPN 12 persen. “Sekali lagi bukannya tidak setuju, namun menunda dulu pelaksanaannya. Paling tidak hingga 2026, “ tutupnya. (*)
