Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi Pj Gubernur Bali Mahendra Jaya mengunjungi perumahan bersubsidi di Bali.
Singaraja, suarabali.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, bersama rombongan mengunjungi salah satu pengembangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau perumahan subsidi, di Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Selasa, (27/02/25).
Dia mengatakan, secara umum sudah bagus, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi seperti akses pembuangan air biar tidak banjir, dan penerangan agar diperbaiki.
Menurutnya, untuk program perumahan subsidi ini, pemerintah pusat sedang mencari formula baru. Selama ini program rumah subsidi 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Pusat sedang mengupayakan pola lain, dengan anggaran yang sama, penerima manfaat jumlahnya bisa meningkat.
“Dengan format yang baru, mudah-mudahan lebih banyak yang mengakses. Pesan bapak presiden, harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai menengah kaya yang dapat. Perbankan harus perhatikan, BP Tapera juga. Jangan sampai orang yang sudah punya, dapat lagi,” imbuh dia.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mewanti-wanti developer untuk memperhatikan kualitas bangunan dan juga lahan yang akan digunakan sebagai kawasan perumahan baru. Dia pun melarang keras developer menggunakan lahan pertanian yang masih produktif. Hal ini berkaitan dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kader Partai Gerindra ini pun meminta kepada Gubernur dan Bupati agar mengeluarkan kebijakan hal tersebut.
“Jangan sampai menyelesaikan masalah satu, muncul masalah lain. Jangan lahan pertanian, sawah produktif digunakan untuk perumahan. Kita mau bangun rumah untuk rakyat, iya. Tapi kita juga mau ketahanan pangan. Kita juga mau swasembada pangan, swasembada energi,” tegas Maruarar.
Program rumah subsidi yang berjalan secara nasional, menurutnya tidak bisa diseragamkan antara daerah satu dengan lainnya. Hal tersebut karena kondisi masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti Papua dan Bali yang nilai jual tanah cukup mahal, sehingga pengembangan rumah subsidi agak sulit. Kondisi ini menurutnya bisa diatasi dengan pengajuan proposal khusus ke kementerian sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah khusus. Termasuk inovasi untuk membuat rumah untuk seniman Bali yang selama ini menjaga kultur dengan sangat kuat.
Sementara itu untuk program 3 juta rumah bersubsidi untuk MBR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dipaparkan data per 20 Oktober 2024 hingga per 20 Januari 2025 sudah mencapai 70.730 unit. Sebanyak 36.057 unit disalurkan Tapera senilai Rp 4,54 triliun dan 34.673 unit dengan pendanaan Rp 4,37 triliun disalurkan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. (*)
