Jakarta, suarabali.com – Plt. Ketua DPR Fadli Zon mengimbau pemerintah Indonesia segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait kebijakannya menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen. Sebab, kenaikan PPN tersebut akan berdampak pada biaya haji dan umroh bagi jamaah Indonesia.
Fadli Zon juga menegaskan agar pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran haji.
“Perlu ada upaya lobi dari pemerintah kita kepada pemerintah Arab Saudi. Tapi, kalau ini menjadi ketetapan yang universal dan memang tidak bisa dielakkan, tentu bisa kita terima. Tapi, kalau masih bisa diperjuangkan untuk mengurangi beban calon jamaah haji Indonesia, harusnya pemerintah Indonesia melobi supaya memberikan keringanan dan kemudahan,” kata Fadli Zon usai menerima Dubes Kazkstan, Senin (8/1/2018).
Diberitakan sebelumnya, Otoritas Zakat dan Pajak di Arab Saudi mengenakan PPN 5 persen terhitung mulai 1 Januari 2018. Semua barang dan jasa seperti makanan, minuman, transportasi lokal, minyak dan produk-produk turunan, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, serta asuransi mengalami kenaikan. Sektor-sektor tersebut bersentuhan dengan kepentingan jamaah haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi.
Lobi tak terhindarkan agar tak mengganggu pelaksanaan haji dan umroh. Selain itu, kata Fadli, efisiensi dana haji perlu dilakukan kembali. Biaya-biaya yang tidak perlu bisa diminimalisasi agar biaya haji tak menggelembung.
“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dari dana haji sekarang. Pungli-pungli perlu diberantas dan dana-dana yang tidak efisien perlu disingkirkan. Kalau bisa tidak menaikkan dana haji. Lakukan strategi yang membuat jamaah haji kita mendapat fasilitas yang sama dengan dana yang ada,” ujar Fadli. (Sir)
