Jakarta, suarabali.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serenta yang akan digelar pada Juni 2018 berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarat. Kekhawatiran itu membuat berbagai kalangan angkat bicara. Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian, misalnya, meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik tersebut.
Menurut Hetifah, setidaknya ada tiga potensi konflik yang akan terjadi. Pertama, jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar. Kedua, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatan. Ketiga, anggaran yang begitu besar dan rawan disalahgunakan.
“Berkenaan dengan jumlah pemilih di Pilkada 2018, terdapat daerah dengan jumlah pemilih yang begitu besar. Kondisi ini tentu rawan konflik, sehingga menuntut jumlah personel keamanan yang besar pula. Apalagi, pengaruh Pilkada di Jakarta tahun lalu masih cukup kuat,” kata Hetifah melalui rilisnya, Senin (8/1/2018).
Berkenaan dengan masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis serta anggaran Pilkada yang cukup besar, menurut politisi Partai Golkar itu, hal tersebut sedikit banyak bisa menimbulkan potensi konflik. “Masa jabatan yang akan berakhir ini kan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan peserta Pilkada. Nah, ini jangan sampai terjadi,” pesannya.
Terkait keamanan Pilkada, Hetifah meminta penyelenggara Pemilu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan. Menurut dia, kerjasama tersebut sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam hal pencetakan kertas suara hingga pendistribusian, KPU bisa melibatkan Polri dan TNI untuk pengamanan.
“Pasal 82 misalnya, UU Pilkada mengamanatkan adanya kerjasama penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan dalam mengawal proses pencetakan kertas suara hingga pendistribusian ke TPS-TPS,” imbuhnya.
Hetifah juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu mengawal jalannya Pilkada 2018 yang demokratis. “Agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar,” tandas politisi asal dapil Kalimantan Timur itu. (Sir)
