Denpasar, suarabali.com – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali akan digelar pada 27 Juni 2018. Namun, hingga kini masih ada 5.300 warga di Kota Denpasar yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Persoalan tersebut terungkap saat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar menggelar rapat koordinasi percepatan perekaman e-KTP di Ruang Sewaka Kertaloka, Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar Barat, Rabu (4/4/2018).
Rapat yang dimulai pukul 09.15 WITA itu dihadiri Kepala Disdukcapil Provinsi Bali, Ketua KPU Kota Denpasar, Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar, Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Denpasar, Asisten Bidang Pemerintahan Kota Denpasar, para Camat, perbekel, dan lurah se-Kota Denpasar.
Kabid Pendaftaran Penduduk Ni Luh Leli Sriadi mewakili Kepala Disdukcapil Kota Denpasar memimpin rapat koordinasi tersebut. Menurut dia, rapat koordinasi digelar terkait ditemukannya 5.300 warga Kota Denpasar yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Ribuan warga yang belum melakukan perekaman harus segera ditangani dengan langkah yang tepat dan cepat. “Karena kalau warga tidak punya KTP elektronik, warga tidak bisa memilih nanti. Disdukcapil Kota Denpasar saat ini sudah punya tujuh alat perekam yang ditempatkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Camat,” kata Ni Luh Leli Sriadi.
Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Bali Anak Agung Istri Agung mengatakan pihaknya masih banyak menemukan permasalahan terkait data kependudukan dan pencatatan, seperti warga yang pindah, lahir, mati, dan lainnya. Untuk itu, dia berharap para camat, perbekel atau lurah se-Kota Denpasar agar menyampaikan kepada warganya yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk segera melakukan perekaman e-KTP.
Sementara Ketua KPU Kota Denpasar Jhon Dharmawan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat untuk membahas percepatan perekaman e-KTP. “Peraturan Pemilukada sekarang ini, untuk dapat menggunakan hak pilih harus membawa KTP elektronik, tidak cukup hanya membawa kartu C6 saja,” tegasnya.
Dia menjelaskan, KPU hanya sebagai user atau pengguna data yang mutakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). “Pengumuman DPT akan dilakukan pada tanggal 24 April 2018. Untuk itu, mohon kepada para camat, lurah dan perbekel dapat membantu percepatan perekaman KTP elektronik,” imbaunya.
Rapat koordinasi yang berakhir pukul 11.15 WITA itu memutuskan bahwa data kependudukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera diselesaikan. Sebab, semua masyarakat harus memiliki e-KTP. Terkait pelaksanaan Pilgub Bali, perekaman akan dikejar dengan melaksanakan perekaman setiap sore setelah jam kantor ke kelurahan atau desa.
Rapat koordinasi itu mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Sebanyak delapan personel gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Denbar melakukan penjagaan agar pelaksanaan rapat tersebut berjalan aman dan lancar.
Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol I Nyoman Gatra mengatakan polisi melakukan pengamanan tertutup dengan menugaskan personel Intelkam. “Apapun yang terkait dengan Pilkada serentak, kita akan lakukan pengamanan. Kita terus memonitor kegiatan terkait Pilkada. Kami hanya ingin seluruh tahapan Pilkada Serentak 2018 dapat berjalan dengan aman, lancar, damai, dan berintegritas,” terangnya. (*/Sir)
