Jakarta, suarabali.com – Ketua Setara Institute Hendardi memaklumi kekhawatiran berbagai kalangan terhadap banyaknya purnawirawan TNI-Polri yang ikut Pilkada serentak 2018.
Menurut Hendardi, partai-partai politik sebagai pusat kaderisasi politik justru yang memberikan kesempatan politik itu kepada TNI dan Polri.
“Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan keberhasilan kepemimpinan TNI dan Polri dalam meraih kepercayaan publik, sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontestasi,” kata Hendardi dalam rilisnya kepada suarabali.com, Minggu (20/1/2018).
Secara normatif, kata dia. anggota TNI-Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. Tetapi, kecemasan terhadap netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI-Polri tidak beroperasi.
Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, tutur Hendardi, jaminan itu tampak dipegang teguh. Tetapi, untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini.
“Dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI, kapan mereka bisa ikut berkontes,” pungkasnya. (Tjg/Sir)
