Mataram, suarabali.com –– Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim meninjau penanganan kekerdilan atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Kamis (5/7/2018).
Desa Dakung menjadi satu dari sepuluh desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting.
Wapres mengatakan program rembuk desa pencegahan stunting merupakan sebuah program untim masa depan. Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia.
“Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil, jadi tidak maksimal nantinya,”
JK menyampaikan, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang kita lakukan 20-30 tahun lalu.
“Jadi program ini bukan baru betul, tapi harus dihidupkan lagi dan diperbaiki. Jaman dulu ada Posyandu, saat ini perlu diperbaiki cara dan sistemnya, maka perlu ada kerja sama semua pihak. Kenapa ada Menteri Desa, karena ada dana desa, di sini Rp 1 miliar setahun dulu. Jadi, perbaiki jalan dan untuk kualitas anak-anak,” katanya.
Selain itu, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Membangun generasi sehat, kata JK, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan.
“Kalau di pusat bersatu, maka di daerah juga harus bersatu. Di sini ada juga Gubernur (NTB) terpilih, Pak Zul (Zulkieflimansyah) semoga dilanjutkan,” ujar JK.
JK menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting.
“Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil, kita akan datang dua-tiga tahun lagi,” tegasnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.
“Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang improvement-nya besar sekali,” katanya.
Dia menjelaskan, hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama menjadi lebih dari 98 persen.
“Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini,” ungkapnya.
Terkait implementasi di lapangan, Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa.
“Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas,” pungkasnya. (Zxy/Sir)
