Denpasar, suarbali.com – Pemkot Denpasar terus melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Kali ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar menerapkan tandatangan elektronik di beberapa bidang pelayanan perijinan. Inovasi ini untuk memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi masyarakat.
Kadis DPMPTSP Kota Denpasar I Made Kusumadiputra mengatakan penerapan tandatangan berbasis elektronik ini bertujuan memberikan pelayanan prima serta meningkatkan efisiensi waktu bagi masyarakat. Sehingga penandatanganan berkas dapat dilaksanakan kapan pun dan dimana pun.
“Dengan beragam tugas dan kegiatan yang ada mewajibkan semua pihak, tidak terkecuali kepala dinas, untuk turun ke lapangan. Sehingga, penandatanganan dapat dilakukan dimanapun, karena terkoneksi dengan aplikasi di android,” ujarnya, Minggu (2/9/2018)
Menurut dia, penerapan tandatangan berbasis elektronik telah dilaksanakan pada ijin kesehatan, khususnya Surat Ijin Praktik Perawat. Kedepannya, inovasi ini juga akan diterapkan di seluruh jenis perijinan dan OPD di Kota Denpasar. Seperti halnya Surat Ijin Praktik Bidan, Surat Ijin Praktik Elektromedik, Surat Ijin Praktik Fisioterapi, dan Surat Ijin Perawat Gigi dan Mulut yang penerapan Tandatangan Elektronik akan diterapkan mulai Senin (3/9/2018).
Sedangkan terkait jenis perijinan lainnya, Kusumadiputra mengatakan pengembangan dilakukan secara bertahap. Sehingga, pelayanan di seluruh OPD Kota Denpasar menjadi lebih cepat.
“Dengan adanya pelayanan tandatangan elektronik ini diharapkan dapat mempercepat proses perijinan di Kota Denpasar sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat kota,” ungkapnya.
Sementara Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Bagian Humas Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengatakan tandatangan digital yang diterapkan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana terdapat dua aturan yang menyatakan tandatangan digital sah di mata hukum, yakni UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir akan legalitas tandatangan digital tersebut, dimana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tandatangan tersebut sah secara hukum dan memiliki nilai yang sama dengan tandatangan basah,” jelasnya. (*)
