Jepang, suarabali.com – Pengguna hotel, penginapan umum, dan penginapan pribadi di kota Kyoto akan diganjar pajak baru tahun depan setelah majelis kota mengeluarkan sebuah peraturan baru.
Biaya tambahan, yang mulai berlaku mulai bulan Oktober depan, akan berkisar dari ¥ 200 sampai ¥ 1.000 per malam untuk setiap wisatawan, yang ditetapkan berdasarkan tarif kamar.
Prefektur Tokyo dan Osaka sebelumnya telah mengenakan pajak serupa namun hanya untuk akomodasi yang mengenakan biaya lebih dari ¥ 10.000 per malam. Sesuai aturan di Kyoto adalah negara pertama yang memasukkan bisnis penginapan swasta.
Tetapi beberapa daerah di Kyoto memiliki beberapa bisnis penginapan pribadi yang tidak sah – sehingga memberlakukan pajak secara adil bisa menjadi tantangan bagi kota.
Pada 2016, sekitar 55 juta orang mengunjungi bekas ibukota tersebut, yang sekarang menghadapi masalah seperti kemacetan lalu lintas dan polusi suara.
Kota ini diperkirakan akan mengumpulkan hampir 4,56 miliar yen per tahun dengan membayar pajak kepada pemudik, dengan pendapatan dijadwalkan untuk mempromosikan pariwisata.
Menurut kota, ada 2.479 fasilitas penginapan yang beroperasi di Kyoto pada akhir September, dimana 77 persennya merupakan wisma tamu dan rumah kos lainnya.
Karena meningkatnya jumlah turis asing, kota ini menghadapi kekurangan akomodasi yang kronis. Sekitar 1,1 juta orang menginap di fasilitas penginapan ilegal setiap tahun, menurut satu perkiraan.
Pada bulan Juli, Diet memberlakukan undang-undang yang memungkinkan pemilik properti di seluruh Jepang menyewakan rumah atau kamar kosong kepada wisatawan setelah memberi tahu kotamadya.
Karena undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada bulan Juli tahun depan, Kyoto mempertimbangkan untuk menetapkan peraturannya sendiri untuk menciptakan sebuah sistem untuk mengumpulkan pajak. Ini mungkin menunjuk agen perantara antara pelancong dan penyedia layanan penginapan untuk mengumpulkan pajak. (Hsg)
