Jakarta, suarabali.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan TNI siap menjaga keamanan dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
“Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak dan tahapan Pemilu tahun 2019,” kata Hadi Tjahjanto pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Rapat tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendari Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan Misbah, dan Ketua YKPP Mayjen (Purn) Bambang Hermanto.
Panglima TNI mengatakan pengerahan kekuatan TNI untuk pengamanan jalannya Pilkada Serentak 2018 sesuai dengan permintaan Kapolri.
“Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99.000 prajurit TNI dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada. TNI juga menyiagakan kurang lebih 8.000 prajurit yang berada di pusat,” katanya.
Terkait dengan pengamanan, Hadi Tjahjanto menyampaikan beberapa hari yang lalu TNI telah mengirimkan 1 SSK dari Kostrad untuk melakukan pengamanan bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, yang akhir-akhir ini sering mendapat gangguan penembakan.
“Saya sudah perintahkan untuk pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadinya penembakan pesawat serta memperkuat kemananan lingkaran dalam bandara,” ucapnya.
Terkait dengan netralitas TNI, Hadi Tjahjanto sudah mengeluarkan tiga instruksi. Pertama, buku saku yang isinya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tindakan netralitas. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Panglima TNI bersama Kapolri ketika melaksanakan Safari Ramadan tahun 2018.
“Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak dan tahapan pemilu tahun 2019,” jelasnya.
Kedua, TNI juga mengeluarkan Surat Telegram tanggal 2 April 2018 tentang perbantuan TNI kepada Polri dan netralitas. Ketiga, Perintah Harian Panglima TNI yang dikeluarkan pada Desember 2017 yang isinya agar seluruh prajurit TNI memegang teguh komitmen netralitas dan jatidiri TNI, sehingga tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengimbau kepada segenap komponen masyarkat untuk mewaspadai apabila ada upaya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak ingin Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.
“Apabila masyarakat menemukan adanya prajurit TNI yang tidak netral, Puspen TNI menyiapkan tempat pengaduan. Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas,” ujar Hadi Tjahjanto. (*/Sir)
