Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Tahun Anggaran 2017 telah mencapai target, bahkan melampaui sebesar 8,62 %.
“Pencapaian itu tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali,” kata Gubernur Pastika saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (16/7/2018).
Penjelasan mengenai penerimaan PKB tersebut merupakan jawaban Gubernur Pastika atas pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap hambatan pencapaian target realisasi PKB.
Pastika juga menilai pandangan Fraksi Panca Bayu, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Demokrat tentang penerimaan PKB linier dengan penerimaan PBBKB, tidak sepenuhnya tepat. Menruut dia, penerimaan PBBKB dipengaruhi oleh konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Pastika menjelaskan, erupsi Gunung Agung membawa dampak cukup signifikan, karena sektor pariwisata merupakan konsumen bahan bakar sangat besar. Sementara peningkatan PKB dipengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor baru dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
Di sisi lain, Gubernur Pastika sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat untuk menambah penyertaan modal atas besaran saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi 51% atau kurang lebih Rp 600 miliar sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Gubernur juga sependapat dan mengapresiasi perhatian Fraksi Partai Golkar berkenaan dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) sebagai wadah pelestarian, penggalian, pengembangan, dan pembinaan seni budaya Bali, yang secara kualitas harus ditingkatkan.
Berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seperti disampaikan Fraksi Partai Golkar, yang kontradiktif dengan program wajib belajar 12 tahun dengan tidak memadainya daya tampung sekolah, Gubernur menyampaikan untuk sementara kebijakan yang diambil adalah dengan membuka kelas pagi dan kelas siang.
Khusus untuk wilayah yang memang tidak ada sekolah terdekat yang dapat menampung, menurut Pastika, perlu secara resmi memohon persetujuan Mendikbud. Sebab, berdampak pada data Dapodik, dana BOS, sertifikasi guru, dan kepesertaan siswa yang akan mengikuti ujian nasional.
“Pada prinsipnya saya sepakat untuk tidak ada siswa yang tidak mendapat sekolah. Sehingga, terhadap siswa yang tercecer harus ditampung di sekolah negeri,“ imbuhnya. (*/Sir)
