Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyarankan, dalam upaya menyelesaikan problem pasca bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) haruslah dilakukan dengan terpadu, terkoordinasi dan memiliki tolok ukur yang bisa dievaluasi bersama.
“Pemerintah dan lembaga masyarakat seperti organisasi kemanusiaan dan relawan harus kerja sinergis agar hasilnya bertahan untuk jangka panjang bagi masyarakat NTB,” ujar Fahri saat Diskusi Terfokus dengan tema “Sinkronisasi Penanganan Dampak Bencana Gempa Lombok dan Sumbawa” di Gedung Nusantara II DP RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9/2018).
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 100 peserta berasal dari kementerian, lembaga kemanusiaan dan organ relawan. Fahri juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih mewakili rakyat Indonesia dan NTB atas seluruh kerja lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan yang sudah sigap sejak hari pertama gempa terjadi.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah Kementerian dan Lembaga, seperti perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, hadir pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Forum Zakat dan Lembaga Sosial Kemanusiaan yang beraktivitas di lokasi bencana Lombok-Sumbawa, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, BSMI, PZU Persis, PPPA Daarul Quran, Tazkia, Bazis DKI, KAMMI, Keluarga Alumni KAMMI, PB HMI, dan lembaga sosial kemanusiaan lainnya.
Diskusi terfokus yang diadakan DPR RI ini merupakan rangkaian dari kerja Korkesra DPR RI dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terkait penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 10 September yang akan datang DPR juga akan mengadakan Rapat Konsultasi mengundang seluruh Menko terkait untuk mengefektifkan pemulihan NTB.
Sedangkan pada akhir September, direncanakan DPR RI mengajak lembaga non pemerintah untuk menggalang dana bagi penyediaan hunian sementara (HUNTARA) warga NTB yang masih mengungsi. (*)
