Peletakan batu lertama pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala BPKAD Provinsi Bali dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali. (foto: humas pemprov Bali).
Masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, pasangan Gde Sudarmayasa dan Komang Ariasih, yang memiliki anak difabel (Putu Sintia Dewi, umur 9 Tahun) hanya mengandalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat. Sedangkan untuk tempat tinggal, mereka menempati lahan milik orang lain dengan bangunan yang tidak layak huni.
Perbekel Desa Tukad Sumaga, Anak Agung Sri Wathi mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pemilik tanah. Setelah difasilitasi oleh Kepala Dusun, pemilik tanah menyatakan keikhlasannya dan tidak keberatan jika di atas tanahnya akan didirikan Rumah Sejahtera Terpadu, dengan lampiran surat pernyataan oleh pihak desa.
Selain bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, juga diserahkan paket sembako dari Dinas Sosial Provinsi Bali.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah menyampaikan ucapan terima kasih kepada perangkat daerah dan pihak terkait yang sudah ikut terlibat membantu dan turun langsung ke lapangan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai perwakilan pemerintah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Jangan biarkan mereka berjuang hidup tanpa perhatian. Kita adalah orangtua mereka, oleh sebab itu mari bersama kita wujudkan Bali yang sejahtera dengan kehidupan masyarakat yang juga sejahtera dan terangkat derajatnya. Kami harapkan, bantuan ini akan bermanfaat dan tersalurkan dengan baik, sehingga keluarga ini berada di tempat tinggal yang nyaman dan aman, sekaligus mampu menyetarakan kedudukan mereka di atas bumi yang sama-sama berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegas Serinah yang juga menjabat Plh. Kepala BPKAD selama Dewa Tagel Wirasa menjadi Pj. Bupati Gianyar.
Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala BPKAD Provinsi Bali dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.(*)
