Jakarta, suarabali.com – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai pemerintah harus mendorong pihak asuransi membayar ganti rugi kapal nelayan yang terbakar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Senin (9/7/2018). Kendati pihak asuransi harus terlebih dahulu mendapat kepastian apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak, tetapi dia menilai pemerintah tetap harus membantu nelayan pemilik kapal yang terbakar tersebut.
“Bagaimana caranya agar nelayan yang kapalnya terbakar itu tetap bisa mendapat ganti rugi. Bisa dengan mendorong pihak asuransi membayar ganti rugi kapal yang terbakar atau dengan memberikan pinjaman kredit untuk pembelian kapal baru. Intinya, pemerintah tetap harus membantu nelayan yang notabene merupakan masyarakat miskin,” ujar Darori sesaat sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Dia menambahkan, dari sekitar 40 kapal nelayan yang terbakar itu, konon hanya 15 kapal yang aktif melaut. Sisanya merupakan kapal yang ‘terpaksa’ disandarkan alias tidak melaut akibat adanya peraturan pelarangan penggunaan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu yang lalu.
Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah selain harus membantu nelayan mendapatkan ganti rugi dari asuransi atau memberikan pinjaman kredit bagi nelayan, juga harus meninjau ulang peraturan pelarangan penggunaan cantrang atau pukat harimau yang memang sejak lama ditentang atau diprotes mayoritas nelayan Indonesia. (*)
