Jakarta, suarabali.com – Nyanyian Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani menerima duit 500 ribu USD dari proyek e-KTP membuat gerah petinggi PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengklarivikasi tuduhan tersebut.
“Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (22/3/2018).
Dengan demikian, kata Hasto, tidak ada posisi politik PDI Perjuangan yang terlalu kuat terkait kebijakan e-KTP. Menurut dia, PDI Perjuangan pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah. PDI Perjuangan tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.
Yang diusulkan PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, tetapi melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan, dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number.
Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. “Dengan demikian, pada hari H dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu single identity number,” tutur Hasto.
PDI Perjuangan menunjuk hidung pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. Bahkan, PDI Perjuangan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP bergulir.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” ucapnya.
Hasto menilai ada upaya menyeret PDI Perjuangan ke dalam kasus e-KTP. Dia memastikan apa yang disampaikan Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono tidak benar.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ujar Hasto.
Hasto menganggap ada kecenderungan Novanto menyebut nama sebanyak mungkin untuk menjadi justice collaborator. Hal itu, dinilai Hasto, untuk meringankan dakwaan.
“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status (justice collaborator) tersebut demi meringankan dakwaan,” katanya. (Dtk/Sir)
