Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, saat menerima kunjungan delegasi The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People’s Liberation Army (CPLA), Rabu (4/9) pagi. (foto: stimewa)
Denpasar, suarabali.co.id – Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, menerima kunjungan persahabatan The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People’s Liberation Army (CPLA) dipimpin Major General Wang Ling yang juga merupakan Kepala biro hukum Central Military Commission (CMC) , Rabu (4/9).
Kedatangan delapan orang delegasi tersebut diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, didampingi oleh Kasdam IX/Udayana, Asintel, Aspers Kasdam IX/Udayana dan Kakumdam IX/Udayana di Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana Nomor 1 Denpasar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan persahabatan delegasi urusan legislatif militer CPLA yang bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara militer Indonesia dan militer China. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak saling apresiasi dan memperkenalkan pejabat masing-masing.
Pangdam dalam diskusinya menyampaikan bahwa institusi TNI khususnya TNI AD memiliki kecabangan yang khusus menangani permasalahan hukum yaitu korps hukum TNI AD. Tugas pokoknya yaitu memberi bantuan hukum dan dukungan hukum serta perundang-undangan bagi prajurit beserta keluarganya.
“Bantuan hukum diberikan kepada prajurit dan keluarganya yang sedang mengalami permasalahan hukum baik pidana, perdata, TUN (Tata Usaha Negara), maupun agama. Kemudian, dukungan hukum juga diberikan kepada prajurit dalam rangka menunjang tugas operasi dengan harapan tidak melakukan pelanggaran hukum,” jelas Pangdam.
Sementara, Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam kunjungan yang dilakukan oleh delegasi The Military Legislative Affairs Delegation of CPLA di Makodam IX/Udayana, salah satu fokus utama pembahasan adalah mengenai hukum militer.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai kerangka hukum militer yang efektif, dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan,” bebernya. (*)
