Menparekraf Sandiaga Solahuddin Uno.
Jakarta, suarabali.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Solahuddin Uno mengungkapkan tambahan pemasukan dari kebijakan Bebas Visa Kunjungan 20 negara ke Indonesia, diproyeksikan mencapai 20 hingga 25 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 388 triliun (kurs 1 dollar AS: Rp 15.530).
“Total yang akan kita dapatkan itu antara 20 sampai 25 miliar dollar AS. Itu target tambahannya,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (3/1) seperti dilansir kompas.com.
Sandiaga menjelaskan, proyeksi angka tersebut diperoleh jika wisatawan yang berasal dari 20 negara tersebut mengeluarkan uang lebih dari 5.000 dollar AS saat berkunjung.
Adapun tambahan pemasukan ini ditargetkan dapat dicapai dalam jangka waktu lima sampai 10 tahun ke depan.
Sandi menambahkan, bandara yang diprioritaskan untuk menjadi pintu masuk 20 negara bebas visa kunjungan, yakni dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan dari Batam.
Dijelaskan Sandi, selama ini pintu masuk wisatawan ke Batam memang hanya dari jalur laut menggunakan Ferry Indonesia.
“Batam selama ini hanya dari laut, dari Ferry. Tapi ke depannya karena sudah ada kerjasama dengan Incheon, juga akan terbuka untuk pintu masuk (jalur udara) ke Indonesia,” katanya.
Wacana 20 negara bebas visa ke Indonesia Menambahkan dari laman Kompas.com (19/12/2023) 20 negara yang diberikan bebas visa ke Indonesia yakni Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman.
Lalu, ada Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, dan beberapa negara dari Timur Tengah.
Menparekraf mengungkapkan bahwa wacana kebijakan bebas visa untuk 20 negara tidak semata berdasarkan asas resiprokal atau timbal balik.
Kendati belum resiprokal, menurutnya kehadiran wisatawan berkualitas ke Indonesia akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. (*)
