DENPASAR, SUARABALI.COM-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan)) Asman Abnur meninjau sistem penerimaan CPNS di Kementerian Hukun dan Ham di Provinsi melalui Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan di Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Wilayah Bali Nusra di Jl By Pass Ngurah Rai Bali, Senin (11/9).
Sebelumnya, Menpan juga membuka Sidang International Standar Organization (ISO) yang dimotori oleh Badan Standar Nasional (BSN) Indonesia di Kuta Bali. Menurut Abnur, saat ini pemerintah sedang membuka lowongan untuk CPNS di 61 kementerian dan lembaga termasuk dua provinsi yakni Kalimantan Utara dan Papua.
“Kuotanya sebanyak 17.428 orang. Namun, dari kuota tersebut, sebanyak 10 persennya diperuntukan bagi calon yang lulusannya Cum Laude dari berbagai jurusan. Ini sangat penting karena ke depannya, standar PNS harus semakin tinggi,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Abnur, alat ukurnya adalah BSN. Salah satunya adalah ISO. Karenanya, BSN harus menerapkan ISO yang berstandar dunia. Local goverment juga harus memenuhi standar dunia, dan sudah memillik alat ukur yang berstandar dunia, terutama birokrasi.
Selain itu, saat ini pemerintah sedang menerapkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang dimaksud bukan lagi hasil pemeriksaan dengan wajar tanpa pengecualian, bukan lagi serapan, tetapi hasilnya, apa yang dihasilkan. Ukurannya adalah apa yang dihasilkan, outcome-nya.
“Yang diukur itu adalah hasil. Hasil akan berpengaruh pada kinerja birokrasi,” ujarnya.
Abnur menungkapkan, pemerintah sekarang sedang menerapkan sistem rekrutmen, memperbaiki rekruitmen. “Syaratnya, 10 persennya adalah anak-anak yang terakreditasi lulusan cum laude, nilainya A. Dengan perbaikan SDM yang tepat, maka sistem pelayanan publik akan ditingkatkan, dari manual ke elektronik. Makanya peran BSN sangat penting untuk menerapkan standar ISO. E-goverment akan diterapkan di semua lini,” ujarnya. Ia menambahkan, saat ini sudah banyak Pemda yang menerapkan perekrutan dengan sistem ISO. Setiap sertifikat dikeluarkan per periode. Ke depan tugas BSN akan bekerja untuk menerapakan standar yang sudah internasional.
Saat ini pemerintah akan diukur berdasarkan laporan kinerja internal pemerintah (Lakip). Bagi Pemda yang terakreditasi A akan diberikan penghargaan isentif daerah berupa hasil yang diraih, dan bukan lagi berdasarkan WTP.
“Kami sepakat dengan Kementerian Keuangan, untuk memberikan isentif daerah agar Pemda berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya,” ujarnya. Sampai saat ini baru ada 4 provinsi yang terakreditasi A yakni Jatim, Jateng, Jabar, Jogyakarta. Sementara yang kabupaten, baru di Banyuwangi dan Kota Bandung. (mkf)
