Jakarta, suarabali.com – Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa orang kepercayaan Setya Novanto, Made Oka Masagung. Made Oka merupakan tersangka dalam dugaan korupsi proyek e-KTP yang disebut Novanto soal pengantaran duit e-KTP.
Dilansir detikcom, Made Oka tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) pukul 10.23 WIB. Dia didampingi tim kuasa hukumnya, Bambang Hartono dan Genta Manggano. Made Oka naik ke ruang pemeriksaan di lantai 2 sekitar pukul 10.30 WIB.
Nama Made Oka tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan hari ini. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari KPK, perantara suap ke Novanto itu diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
Selama sepekan terakhir, KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Mulai dari terdakwa kasus e-KTP Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Termasuk pemeriksaan saksi lainnya seperti mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, kakak Andi yaitu Dedi Prijono, mantan Kemendagri Gamawan Fauzi, mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya, notaris Hilda Sulistyawati, dan lainnya.
Selain itu, KPK juga pernah memeriksa orang terdekat Made Oka, Endra Raharja Masagung. Endra diketahui merupakan Direktur PT Delta Energy Pte Ltd dan disebut sebagai Presiden Komisaris PT Asuransi Asoka Mas.
Dalam kasus ini, nama PT Delta Energy Pte Ltd disebut berkaitan, lantaran Made Oka diduga KPK menyalurkan uang ke Novanto lewat perusahaan tersebut sebesar USD 2 juta. Uang untuk Novanto juga ditampung lewat perusahaan lainnya, OEM Investment Pte Ltd Singapura sebesar USD 1,8 juta dari Biomof Mauritius.
KPK mengumumkan status tersangka Made Oka bersamaan dengan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Irvanto kini sudah ditahan KPK sejak Jumat (9/3/2018).
Novanto dalam pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor menyebut adanya aliran uang proyek e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono. Masing-masing disebut menerima USD 500 ribu.
Uang tersebut disebut Novanto diberikan oleh Made Oka yang merupakan orang kepercayaan Novanto. Puan saat itu berstatus Ketua F-PDIP dan Pramono Wakil Ketua DPR dari F-PDIP. (Dtk/Sir)
