Denpasar, suarabali.com – Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Pemprov Bali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Opini WTP itu terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (28/5/2018) dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali.
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan penyampaian tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana antara lain menyatakan, BPK RI mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada lembaga DPRD dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Dalam sambutannya, anggota VI BPK Dr. H. Harry Azhar Azis, MA mengatakan dasar pemberian opini adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan SAP, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami, pimpinan BPK RI berkeyakinan untuk memberikan opini untuk Provinsi Bali, Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2017,” kata Harry.
Dia menambahkan, pencapaian tersebut merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut dan menunjukkan komitmen Pemprov Bali dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Secara khusus, Harry memberi apresiasi terhadap Pemprov Bali atas capaiannya terhadap empat indikator yang disebutnya sebagai indikator kemakmuran. Empat indikator tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, gini ratio, dan indeks pembangunan manusia. Di Bali, semuanya indikator itu berada di atas rata-rata nasional.
Menurut Harry, banyak provinsi berhasil meraih WTP, tetapi dari empat indikator tersebut hanya satu atau dua yang melebihi rata-rata nasional.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersyukur atas raihan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Menurut dia, raihan WTP semestinya menjadi keharusan bagi semua instansi. Namun, dengan berbagai kompleksitas administrasi keuangan, pencapaian ini merupakan sebuah keberhasilan.
“Capaian ini harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap komitmen, akuntabilitas, dan transparansi administrasi keuangan kita,” ujarnya. (*/Sir)
