Jakarta, suarabali.com – Pengaktifan kembali Korp Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI masih menuai pro-kontra. Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang, misalnya, meminta pemerintah harus bijak dan memikirkan dampak pembentukan Koopsusgab TNI untuk menangani kasus-kasus teror akhir-akhir ini.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu terlalu panik dengan keadaan ini. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dengan Densus 88 Anti Teror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Menurut saya, mereka mampu menangani ini. Jadi, jangan memperkeruh suasana dengan membentuk tim-tim lain di luar yang sudah ada. Maksimalkan badan tersebut untuk tangani kasus-kasus teror yang marak ini,” kata Junimart Girsang menjelang pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pemerintah perlu segera memanggil institusi yang terkait dengan penanggulangan terorisme tersebut. “Panggil BIN, Polri, dan BNPT untuk selesaikan masalah ini. Jangan bentuk tim-tim baru yang akhirnya membuat tumpang tindih, komando yang saling silang,” ujarnya.
Untuk mencegah aksi-aksi terorisme terulang kembali, menurut mantan pengacara ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan DPR dalam menyusun dan membahas agar RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) bisa segera disahkan dan diberlakukan.
“Kalaupun dirasa masih ada hambatan, pemerintah bisa saja menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Saya sepakat dan setuju hal itu untuk mempercepat penanganan situasi ini,” tambahnya.
Dengan langkah itu, dia berharap supaya jangan nanti ada lagi seolah-olah pengambinghitaman menyalahkan pemerintah dan DPR. “Saya juga dengar bahwa kasus terorisme ini terjadi karena salahnya DPR yang tidak mau secara serius menyelesaikan RUU Anti Terorisme, padahal sebenarnya tidak demikian,” katanya.
Untuk itu, dia mengajak segenap masyarakat mendapatkan informasi yang positif dan minta kesiapan BIN, BNPT, dan Polri. Dalam menghadapi rentetan kasus teror ini, menurut dia, jangan seperti pemadam kebakaran, setelah terjadi baru semua ribut.
Fakta di Pansus RUU Anti Terorisme ada deadlock dimana terkait keterlibatan TNI, kata Junimart, pemerintah yang membawahi Polri mestinya segera mengambil sikap dengan situasi ini. “Ambil sikap kepada BIN dan minta Polri. Kalau tidak mampu, baru bisa membentuk tim khusus,” katanya.
Menanggapi pencegahan teroris yang kurang maksimal, Junimart mengatakan pencegahan itu relatif. Soal kesiapan tidak hanya menyangkut BIN, tetapi juga rakyat harus siap dengan situasi ini. Kalau melihat ada suatu kejanggalan di lingkungannya, laporkan kepada aparat, jangan sampai bersikap apatis.
“Kalau ada hal-hal yang membuat tidak nyaman di lingkungannya, segera dilaporkan,” pungkasnya. (*/Sir)
