Jakarta, suarabali.com – Sebagai leading sector di Indonesia, pariwisata sangat rentan terhadap ganguan, baik gangguan berupa bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Hal itu perlu dipantau dan ditangani untuk menjaga citra pariwisata Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) perlu menyusun grand design Manajemen Krisis Kepariwisataan.
Secara geografis, Indonesia terletak di ring of fire. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif untuk sektor pariwisata. Tidak hanya itu, keragaman bentang alam Indonesia juga berpotensi menjadi daya tarik wisata, sekaligus ancaman bencana alam yang tak terhindarkan. Keragaman suku dan agama di Indonesia melahirkan berbagai budaya yang menarik wisatawan, tetapi keragaman ini pun rawan menimbulkan konflik.
“Jika barbagai acaman krisis ini tidak ditangani dengan baik, akan berdampak signifikan bagi kepariwisataan nasional. Yaitu, dengan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia,” tutur Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara, dalam Forum Komunikasi (Forkom) Krisis Kepariwisataan di Aone Hotel Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Ukus menjelaskan, di balik keunggulan pariwisata sebagai leading sector, ternyata industri jasa ini sangat rentan terhadap berbagai krisis. Baik bersumber dari bencana alam, wabah penyakit, maupun keamanan terutama terorisme.
“Saya menyambut baik diselenggarakan FGD untuk menyusun pedoman dalam penanganan krisis kepariwisataan. Tentunya dengan melibatkan tim dari pusat krisis kementerian atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang merupakan stakeholder pariwisata,” kata Ukus.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti menambahkan, Forkom diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar manajemen krisis kepariwisataan, strategi komunikasi krisis, dan mitigasi dampak krisis kepariwisataan dari para pakar dan praktisi.
“Sehingga, kami bisa mengambil ilmu dari para expert untuk menciptakan role model penyusunan grand design manajemen krisis kepariwisataan. Serta menjaga hubungan komunikasi dari kementerian atau lembaga terkait dari hulu hingga hilir,” ujar Guntur.
Kemenpar sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata RI Nomor KM.87/OT.001/MP/2017 tentang Tim Pengelolaan Krisis Kepariwisataan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan oleh Kemenpar untuk meningkatkan crisis center yang sudah ada dan sesuai standar UNWTO.
“Salah satu tugas Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) adalah melakukan pemantauan isu-isu yang berpotensi menjadi krisis pariwisata melalui media. Per Januari 2018, MKK melakukan pemetaan bidang dan area krisis,” ujar Guntur.
Forkom juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Haryo Satmiko, Kasubdit Peran Lembaga Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Didi Hamzar (Direktur Kesiapsiagaan BASARNAS), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutono, Staf Ahli Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono, dan Irwansyah (pakar teknologi komunikasi digital Universitas Indonesia).
Menteri Pariwisata Arief Yahya terus improvement dengan menggunakan syarat UNWTO untuk menangani krisis. Sehingga, semuanya bisa di-counter secara cepat dan tidak memunculkan persepsi-persepi lain.
“Kemenpar menggunakan pola dan SOP yang sudah biasa dilakukan oleh UNWTO dalam mengelola crisis center. Dan, itu sudah diterapkan di Bom Thamrin dulu, juga erupsi Gunung Raung dan Gunung Barujari, Lombok, dan yang terakhir Gunung Agung di Bali,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya. (*/Sir)
