Lombok Tengah, suarabali.com – Insiden pengusiran seorang wartawan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag) Lombok Tengah H. Iskandar berbuntut panjang. Puluhan wartawan dari berbagai media massa mendatangi Kantor Kemenag. Tujuannya, untuk meminta klarifikasi mengenai kejadian tersebut.
Pengusiran terjadi dalam acara Sosialisasi Produk Hukum yang dilakukan Kejaksaan dan Kemenag, Kamis (12/4/2018) di MTsN 1 Lombok Tengah. Saat akan masuk ke tempat acara, wartawan Radar Mandalika, Muh Hafizudin, diusir oleh Kakanmenag menggunakan pengeras suara sambil menunjuk korban. Tindakan kurang bersahabat itu kemudian memicu kemarahan wartawan lainnya. Sayangnya, saat mendatangi Kantor Kemenag, wartawan hanya ditemui Kasubag Tata Usaha, L Asy’ari. Berhubung Kakanmenag Lombok Tengah sedang berada di luar negeri.
Perwakilan wartawan dari Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT), Agus Wahaji, mengaku sangat menyayangkan insiden tersebut. Menurut dia, tindakan Kakanmenag sama dengan menghalangi tugas jurnalis. Sesuai Undang-Undang Pers, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi kurungan 5 tahun atau denda Rp 500 juta.
Dengan keterbukaan informasi saat ini, Kakanmenag sebagai seorang pejabat publik seharusnya memberikan akses kepada awak media untuk meliput berbagai kegiatan di instansinya. Terlebih sosialisasi produk hukum yang digelar tersebut merupakan kegiatan terbuka untuk wartawan.
Apalagi tuan rumah kegiatan adalah Kementerian Agama yang seharusnya mengedepankan etika dan sopan santun. “Kalau memang tidak mau diliput, tinggal panggil satpam dan minta keluar dengan baik-baik. Bukan malah mengusir dengan gaya preman seperti ini,” keluhnya.
Dia berharap persoalan ini segera disikapi. Jangan sampai kejadian ini merusak hubungan Kemenag dengan wartawan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sehingga, pihaknya mendesak Kakanmenag minta maaf secara terbuka kepada seluruh wartawan. Jika tidak, pihaknya mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran bersama seluruh wartawan di NTB.
“Kalau tidak mau minta maaf, kami minta Kanwil Kemenag NTB segera mencopot Kakanmenag Lombok Tengah,” tegas Agus.
Sebelumnya, pengusiran atau penghalangan tugas jurnalistik juga sempat dialami wartawan Radar Mandalika lainnya, M Iqbal Hidayat. Dijelaskan, saat itu Iqbal ingin melakukan konfirmasi terkait pemberitaan kepada Kakanmenag. Namun, bukan jawaban yang didapat, melainkan pengusiran.
“Sekalipun media tidak meliput, Kemenag tetap akan menjadi Kemenag. Bahkan di hadapan saya, dia juga bilang percuma kita baca koran, hanya menghabiskan anggaran saja. Nanti, madrasah juga akan saya suruh berhenti berlangganan,” cerita Iqbal.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag Tata Usaha Kemenag Lombok Tengah, L Asy’ari membenarkan insiden tersebut. Pihaknya yakin hal itu, karena kekhilafan Kakanmenag yang saat itu sedang kesal dengan kinerja beberapa kepala sekolah. Akhirnya, wartawan yang sebenarnya tidak tahu duduk persoalan menjadi korban pelampiasan amarahnya.
Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan para wartawan kepada yang bersangkutan sepulang dari tanah suci. Dia juga akan mengupayakan kedua belah pihak dapat bertemu dan mendiskusikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan. Terlepas dari semua itu, pihaknya berharap agar persoalan ini tidak berlanjut. “Wartawan adalah mitra kita. Jadi, kami mohon maaf jika ada kesalahan,” tuturnya. (zxy)
