Jakarta, suarabali.com – Anggota DPR RI Okky Asokawati mengapresiasi keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 yang mengalami peningkatan secara kuantitatif. Jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah maupun wakil kepala daerah di semua tingkatan sebesar 8,89 persen atau 101 calon perempuan dari total 1.136 kandidat.
“Bila melihat data Pilkada Serentak sebelumnya, tren kemenangan kandidat perempuan memgalami peningkatan dari 28 persen di Pilkada Serentak 2015 menjadi 31 persen keterpilihan kandidat perempuan di Pilkada Serentak 2017. Untuk Pilkada Serentak 2018 ini, harapan saya sejumlah kandidat perempuan akan mengalami peningkatan dari sisi kemenangan,” ucap Okky dalam rilisnya, Kamis (28/6/2018).
Dari 17 Pilgub yang digelar, merujuk data hitung cepat, setidaknya terdapat tiga figur perempuan yang unggul suaranya, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa untuk Cagub, Chusnunia Halim untuk Cawagub Lampung dan Siti Rohmi Djalilah untuk Cawagub NTB.
Okky mengaku bangga kepada para ibu yang unggul dalam kontestasi Pilkada versi hitung cepat ini. Dia menambahkan, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018, sebanyak 43 persen merupakan kader partai, 39 persen mantan anggota parlemen, dan 39 persen memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Dari data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan partai politik untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik dengan menempatkannya pada posisi penting.
Penempatan perempuan, sambung Politisi PPP ini, sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan mengisi pos jabatan eksekutif sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
“Kendati kandidat perempuan dalam Pilkada ini tidak dominan, namun harapannya persoalan tentang perempuan yang terjadi di daerah harus tetap menjadi perhatian kandidat terpilih,” harap anggota Komisi IX DPR ini.
Persoalan perempuan yang dimaksud adalah kesehatan ibu dan anak, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, dan perlindungan perempuan dari potensi kekerasan. Semua ini harus menjadi perhatian kepala daerah terpilih. Menurut Okky, secara umum dibutuhkan perubahan kultur dan persepsi atas keberadaan politisi perempuan yang mengisi pos-pos jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.
“Kesadaran pentingnya perempuan tampil di ruang publik dan politik harus senantiasa ditumbuhkan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, partai politik, termasuk kalangan perempuan sendiri,” tutupnya. (*/Sir)
