Lombok, suarabali.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) bertujuan agar ada percepatan penanganan gempa Lombok.
Dalam menangani gempa Lombok, menurut Fari, memerlukan birokrasi recovery, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya. Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini, tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja, karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.
“Sekali lagi, ini bencana besar yang diprediksi oleh BMKG, guncangannya itu masih akan terjadi sebulan ke depan. Jadi sekali lagi, saya mengimbau Presiden untuk segera membentuk badan khusus, supaya ini (penanganannya) lebih cepat. Apalagi, yang minta anggaran ini banyak sekali dan itu serius, karena masyakarat belum mau pulang ke rumahnya,” papar Fahri saat meninjau lokasi gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (12/8/2018), seperti dilansir dpr.go.id.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengungkapkan, telah mendapat telepon dari Bupati Lombok Utara yang memohon agar secepatnya dilakukan eksekusi pembentukan BRR. Tujuannya, supaya bisa mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar yang membawa alat berat dan lainnya untuk membantu.
“Seperti di rumah sakit yang saya datangi ini. Ada dari Jawa Timur, pihak swasta menyumbangkan kamar operasi, tetapi perlu melewati prosedur. Nah, tadi saya bilang, ya sudah kita pakai saja, ini kan darurat. Jadi, jangan banyak cing-cong (banyak omong), sebab akan terlambat,” cetus Fahri saat meninjau RSUD Kota Mataram dan RSU NTB.
Ditanya soal belum maksimalnya upaya pemerintah setempat, lantas Fahri pun kembali mengatakan tentang perlunya badan khusus tersebut. Sebab sekarang ini, pemerintah setempat tengah mengalami musibah, sehingga tidak mungkin untuk mengandalkan para pejabat lokal untuk mengambil keputusan.
“Kalau pejabat lokal disuruh ambil keputusan, kan repot. Jadi, tidak ada pilihan selain segera membentuk sebuah kelembagaan atau badan khusus, yang dipimpin orang yang tidak terkena bencana. Artinya, dia lebih merdeka, lebih cepat mengkoordinir,” pungkas Fahri.
Anggota Dewan asal NTB ini juga menginginkan agar permintaan berbagai rumah sakit, seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis yang tengah menangani secara rutin para korban gempa bisa segera dipenuhi. Menurut dia, apa yang dihadapi pihak-pihak rumah sakit sekarang sangat kompleks sekali.
Selain itu, masih menurut Fahri, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya jangan terlalu traumatis. Dia pun mengingatkan kembali apa yang terjadi di Aceh dan DI Yogyakarta saat gempa lalu, yang akibat lambatnya penanganan pasca bencana, sebanyak 22 jenis penyakit baru bisa muncul.
“Mulai dari perampokan dan lainnya itu terjadi. Karena itu harus cepat mengeluarkan anggaran kepada birokrasi pemerintahan itu. Soal masyarakat pastilah akan membantu, tapi ini kan yang kita bicarakan non masyarakat, yakni negara. Negara memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya,” tegas Fahri. (*)
