Jakarta, suarabali.com – Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya responsif Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terhadap penanganan sektor pariwisata yang terdampak bencana, khususnya gempa yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Pemulihan pariwisata pun harus segera dilakukan.
“Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenpar dalam pemulihan pariwisata Lombok, NTB, agar dilakukan secara konsisten dengan fokus kepada capaian target tahun 2018,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kemenpar, Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Deputi Pengembangan Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Dengan terjadinya gempa Lombok dan sering terjadinya gempa di beberapa wilayah di Indonesia, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar perlu merumuskan dan mempertimbangkan dibentuknya destinasi alternatif guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisata nusantara (wisnus), serta untuk menutupi defisit wisman tahun 2019.
“Unutk itu, kami menyarankan agar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 nantinya dimasukkan rencana cadangan apabila terjadi kembali bencana di masa mendatang,” jelas politisi Partai Demokrat itu.
Terakhir, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar untuk memberikan kepastian pencapaian target 2018; kontribusi pada PDB nasional 5,25 persen, devisa Rp 223 triliun, jumlah tenaga kerja 12,6 juta, wisatawan mancanegara 17 juta kunjungan, dan wisatawan nusantara 270 juta perjalanan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenpar Ukus Kuswara menyampaikan tahapan mitigasi bencana terhadap bencana Lombok yang mulai terjadi pada 29 Juli 2018. Ada tiga tahapan yang dilakukan. Pertama, tahap tanggap darurat dengan melakukan langkah-langkah mendesak, menunda promosi, dan mengembalikan kepercayaan industri.
Kedua, tahap rehabilitas dengan langkah-langkah identifikasi dampak pariwisata, mendorong menyelenggarakan MICE dan aktivitas seni budaya, serta publikasi pariwisata. Ketiga, tahap normalisasi dengan langkah-langkah perhitungan dampak krisis, menyelenggarakan event internasional dan nasional yang dibuka oleh Menteri Pariwisata, publikasi dan promosi pariwisata.
Selain itu, Kemenpar juga telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aktivasi 3 TCC (Teamn Crisis Center), layanan informasi, dan layanan wisatawan. Untuk program pemulihan, Kemenpar telah mengeluarkan dukungan aggaran sebesar Rp 17 miliar yang digunakan untuk pemulihan pariwisata Lombok dalam jangka pendek.
Kemenpar juga melakukan strategi pemulihan destinasi dan promosi pariwisata Lombok pasca gempa, yang meliputi strategi pemulihan destinasi pariwisata terdampak dan strategi promosi destinasi pariwisata tidak terdampak. (*)
