Denpasar, suarabali.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Denpasar aktif mendata keberadaan warga negara asing (WNA) di Kota Denpasar, seperti di Padangsambian Klod, Desa Pamogan, dan Desa Kesiman Kertalangu.
Berdasarkan data yang diperoleh hingga awal April 2017, jumlah WNA di Kecamatan Denpasar Selatan mencapai 495 orang. Sedangkan jumlah WNA di Kecamatan Denpasar Timur mencapai 35 orang.
“Perlu pengawasan, karena tidak semua WNA menaati peraturan yang ada. Untuk itu, pengawasan dilakukan dengan melibatkan tim terpadu dari imigrasi, kepolisian, Dinas Capil, Dinas Tenaga Kerja, dan Bagian Humas,” kata Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik, I Gusti Ngurah Gde Arisudana di sela-sela pendataan di Desa Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Selasa (17/4/2018).
Pengawasan terhadap WNA ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hal ini juga tertuang dalam Permendagari dan SK Walikota. “Kami harapkan pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap orang asing. Sehingga, data yang ada benar-benar akurat sebelum melakukan pengawasan ke lapangan,” ujar Arisudana.
Untuk monitoring WNA di Kota Denpasar, kata Arisudana, pihaknya memberikan blangko pada pemerintah desa dan kelurahan untuk mendata. Selama ini, menurut dia, pengawasan dilakukan tanpa didasari data WNA yang akurat. “Dengan adanya data yang lebih akurat akan memudahkan petugas melakukan pengawasan terhadap WNA,” katanya.
Jika ditemukan WNA yang melakukan pelanggaran, kata Arisudana, penindakannya masih menjadi kewenangan pihak imigrasi. “Untuk kegiatan dan aktivitas WNA di wilayah Kota Denpasar menjadi pengawasan pemerintah daerah dan harus tunduk terhadap peraturan pemerintah daerah,” ujar Arisudana. (*/Sir)
