Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono (kanan) bersama Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara R. Hadi Nugroho.
Jakarta, suarabali.co.id – Badan Nasio nal Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus membangun sinergi antarkementerian/lembaga khususnya dalam rangka menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono mengatakan bahwa sinergi tersebut penting karena institusinya perlu jaringan dan hubungan baik demi tercapainya keamanan negara.
“Sangat penting kita memiliki network (jaringan), memiliki hubungan baik, hubungan kerja yang sehat, yang bersinergi untuk bangsa ini. Jika kita tidak melakukan sinergi, niat baik kita menjaga NKRI tidak tercapai,” kata Bangbang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (05/12/23).
Bangbang mengatakan hal itu saat membuka kegiatan “Sharing Knowledge Peningkatan Kemampuan Koordinasi Antarlembaga dan Instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme” di Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, kegiatan itu dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja BNPT RI, khususnya dalam meningkatkan kemampuan terkait koordinasi peraturan-peraturan yang akan dibuat.
“BNPT tugasnya penting, menjaga keutuhan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak produk-produk hukum yang akan dibuat bersama presiden maupun oleh pemerintah pasti melalui Sekretariat Negara,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara R. Hadi Nugroho yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa tugas yang diemban BNPT RI dalam menjaga keutuhan NKRI dari tindakan terorisme harus didukung oleh kerja sama antarkementerian/lembaga.
“Kami cukup apresiatif diberikan kesempatan untuk hadir di sini dan ini suatu peluang sinergi yang potensial sekali,” kata Hadi.
Sebelumnya, BNPT RI juga mengajak kementerian/lembaga dan semua pihak berkolaborasi untuk mengimplementasikan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
“BNPT telah membuat pedoman untuk diimplementasikan dan ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi oleh kementerian, lembaga, dan semua pihak,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI Brigadir Jenderal Polisi Imam Margono di Jakarta, Kamis (30/11).
Ia mengatakan BNPT berkomitmen membangun kesadaran publik dalam pencegahan aksi radikalisme terorisme dengan menciptakan kesiapsiagaan nasional melalui penguatan implementasi peraturan tersebut.
Imam menekankan bahwa pedoman yang spesifik mendukung pencegahan dan mitigasi terorisme ini perlu dukungan seluruh pihak. Oleh karena itu, ia mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta untuk mendukung realisasi pedoman tersebut. (*)
