Jakarta, suarabali.com – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno mengatakan penegakan supremasi hukum dalam konteks negara demokrasi merupakan tugas yang tidak sepele. Kematangan demokrasi sangat ditentukan oleh ‘hukum sebagai raja’, hukum mengontrol dan mewujudkan masyarakat yang mematuhi regulasi.
“Di sisi lainnya, penerapan hukum negara juga harus meraih kepercayaan publik. Sehingga, landasan filosofis dari mindset penegakan hukum, Polri khususnya, haruslah berorientasi pada ekspektasi publik,” kata Putut pada penutupan Rakernis Bareskrim Mabes Polri di Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Putut, catatan-catatan itu yang menjadi kunci utama lebih menghadirkan keamanan di Indonesia. “Oleh karena itu, Bareskim Polri juga harus dinamis dan adaptif dalam mengantisipasi metamorfosis ancaman dan kejahatan yang semakin komplek. Media sosial, misalnya. Untuk itu, apresiasi patut dilontarkan atas kesigapan penangkapan pelaku dan menetralisir isu negatif yang ada,” urai Putut.
Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan akan menggenjot lebih kencang lagi. Termasuk berbagai percepatan atau akselerasi pelayanan terhadap masyarakat.
“Sebagai bentuk lain juga dari konsistensi menjaga Indonesia, berbagai kekurangan yang mungkin masih terasa oleh masyarakat, akan segera terespon. Bareskrim berterimakasih atas catatan-catatan dari masyarakat yang justru menginginkan agar Polri lebih baik lagi,” papar Ari seperti dalam keterangan tertulisnya.
Caranya, lanjut Ari, penguatan kembali seluruh mekanisme yang selama ini sebenarnya sudah menjadi arah panduan kerja dan kinerja Bareskrim Polri.
“Pengawasan, mulai dari yang teknis, aplikatif hingga penggunaan tekhnologi menjadi titik penguatan. Serta kreasi dan kreativitas para penyidik yang sudah ada,” lanjut Ari.
Ari kemudian menguraikan, salah satu kunci utama lain yang mendukung keberhasian tersebut adalah sentral pengawasan penegakan hukum.
“Penekanannya mulai pada aspek pencegahan melalui cooling system untuk meminimalisir potensi konflik. Tapi tentu saja harus seiring sejalan dengan aspek penegakan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, tak menimbulkan kegaduhan dan mendukung program serta kebijakan pemerintah, kemanan dan ekonomi,” urainya.
Bukan hanya itu, kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum dan elemen masyarakat.
“Secara internal juga peningkatan penegakan hukum yang profesional, proporsional, obyektif, netral dan akuntabel. Serta menjaga netralitas Polri,” tutup Ari. (Sir)
