Denpasar, suarabali.com – Sejumlah pejabat utama dari BNPT, Densus 88, Kemenko PMK, dan staf Komisi III DPR berkunjung ke Polda Bali, Kamis (19/7/2018).
Kunjungan itu untuk menyosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Rombongan tersebut diterima oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha didampingi beberapa pejabat utama Polda Bali.
Dalam pertemuan itu, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol. Herwan Chaidir mengatakan bahwa seluruh korban aksi terorisme diurus oleh negara, dalam hal ini berupa rehabilitasi medis, psikologis, psikologi sosial, restitusi, dan kompensasi.
Sehingga, kata Herwan Chaidir, pihaknya datang ke Bali dalam rangka mencocokkan data korban-korban tragedi bom Bali I dan bom Bali II yang dimiliki oleh RS Sanglah maupun Polda Bali dengan data di pusat.
“Apabila data tersebut sudah dinyatakan valid, kemudian korban aksi terorisme tersebut akan diberikan status penyandang masalah kesejahteraan sosial,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, menurut dia, pemerintah kemudian akan menyalurkan bantuan kepada para korban, entah itu melalui KKS (Kartu Kesejahteraan Keluarga), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan Bidikmisi kepada anak korban.
“Namun, sebelumnya korban tersebut harus mendapatkan penetapan status korban, dalam hal ini apabila korban tersebut merupakan korban dari segala jenis tindak pidana, termasuk korban aksi kejahatan terorisme sebelum Undang-Undang ini ditetapkan. Penetapan status sebagai korban dikeluarkan atau ditetapkan oleh BNPT,” paparnya.
Apabila menjadi korban setelah Undang-Undang tersebut ditetapkan, Chaidir menjelaskan, penetapan status sebagai korban dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kepolisian.
“Dalam hal ini penyidik (sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang),” ucap Brigjen Pol. Herwan Chaidir.
Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha mmengatakan program sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sangat membantu kesejahteraan korban dan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya.
Selain itu, Brigjen Pol. Sunartha juga menambahkan Polda Bali selalu siap mem-back up kebutuhan data terkait korban bom Bali I dan II. “Serta siap memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan BNPT dan jajarannya,” katanya.(*/Sir)
