Denpasar, suarabali.com – Lima fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangannya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Pandangan umum itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Senin (9/7/2018).
Dalam pandangan umumnya, Ni Putu Yuliartini dari Fraksi Partai Golkar memandang pada tahun berjalan telah terjadi upaya efisiensi penggunaan anggaran. “Walaupun langkah efisiensi ini didasari kesadaran menurunnya pendapatan, namun patut disyukuri dari upaya efisiensi penggunaan anggara ini diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2017,” katanya.
Sementara I Wayan Adnyana dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi pencapaian target sebesar 96,30 persen untuk pendapatan daerah dalam laporan APBD 2017. Hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Bali pada masa yang akan datang.
“Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan bahwa prestasi dan atau capaian di atas bisa dijadikan acuan dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Wayan Adnyana.
Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum yang disampaikan Wayan Sudiara mengatakan fraksinya memahami dan menyetujui agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diputuskan menjadi Peraturan Daerah.
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017.
Pencapaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut dan merupakan opini atas laporan keuangan berbasis akrual yang ketiga dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Hal ini merupakan prestasi dan kerja keras bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Putu Yuliartini. (*/Sir)
