Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme akan selesai dan disahkan pada akhir Mei 2018. Ketuk palu pengesahan UU tersebut tinggal menunggu kesepakatan pemerintah dan DPR.
“Kalau sudah sepakat di antara pemerintah dengan DPR, kan tinggal ketuk palu. Secara administrasi dan urutan rapat pansus sudah dipersiapkan. Lalu, selanjutnya tinggal tim sinkronisasi akan melakukan proses lebih lanjut. Jika diberikan target paling longgar akhir bulan ini, akan kita capai RUU Antiterorisme tersebut,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5/2018) petang.
Agus menjelaskan, dalam pembicaraan-pembicaraan nonformal antara para pemangku kepentingan, DPR dengan pemerintah sudah menemukan kata sepakat terkait RUU Anti Terorisme. “Bahkan, Pansus RUU Antiterorisme akan meningkatkan pekerjaannya di minggu ini. Sehingga, pertemuan dari awal sampai akhir minggu ini diharapkan bisa memberikan hasil yang nyata,” ujarnya.
Yang membuat RUU tersebut tertunda, menurut Agus, karena antara DPR dan pemerintah sedang mencari formula yang tepat tentang frasa dan definisi dari terorisme. Akhirnya disepakati bahwa definisi terorisme dalam RUU ini diperkaya dengan penambahan frase.
Pada RUU Antiterorisme, definisi terorisme adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada fasilitas publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Frasa terorisme yang menjadi hal yang dibicarakan, yang tadinya sebenarnya tidak ada masalah, namun memang pemerintah saat itu meminta kepada DPR untuk menunda, karena memang frasa terorisme itu, yang akan diseragamkan di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” jelas Agus.
Sebelumnya, aksi terorisme telah terjadi di beberapa daerah. Bahkan teror bom di tiga Gereja Surabaya, Mapolresta Surabaya, dan rusunawa di Sidoarjo, serta teror yang terjadi di Mapolda Riau, telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat Kepolisian.
Beberapa tragedi itu memunculkan desakan publik kepada DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (*/Sir)
