Denpasar, suarabali.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi di Provinsi Bali. Keberadaan KAD ini diharapkan semakin memantapkan implementasi program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali.
Harapan itu disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka Rapat Koordiansi Pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Bali di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/5/2018).
Pastika mengatakan KAD Anti Korupsi di Provinsi Bali yang merupakan wadah komunikasi regulator dan para perwakilan entitas usaha. Dengan terbentuknya lembaga itu, Pastika berharap dapat bekerja efektif dalam mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.
Program-program sosialisasi dioptimalkan sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat dipedomani dalam berkegiatan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi di dalamnya.
“Masalah terkait potensi korupsi, kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian serius kita semua. Baik permasalahan yang saat ini ada, bahkan potensi perkembangannya, harus dirumuskan saran dan solusi yang tepat dan nantinya akan bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel,” paparnya.
Dalam kerangka reformasi birokrasi, menurut Pastika, Pemprov Bali telah mengupayakan terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa, termasuk di dalamnya memberantas praktik korupsi.
Berbagai langkah telah dilakukan Pemprov Bali, di antaranya, membuat Rencana Aksi Daerah Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal serta secara konsisiten menerapkan tiga pilar good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Sementara pimpinan KPK yang diwakili oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko, mengatakan korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan instansi pemerintah, juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta.
Sekitar 80 persen kasus korupsi yang diungkap KPK melibatkan sektor swasta dan instansi pemerintah dengan modus suap-menyuap dan gratifikasi yang memengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.
Untuk itu, kata dia, KAD Anti Korupsi dibentuk sebagai wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis), membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi. “Sehingga, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” katanya. (*/Sir)
