Denpasar, suarabali.com – DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan(AMJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Periode 2013-2018. Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018, Senin (30/4/2018).
Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh I Made Budastra itu, ada sepuluh program prioritas pembangunan yang direkomendasikan kepada Gubernur Bali. Di antaranya peningkatan prioritas program penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan serta pemberdayaan kawasan pedesaan.
Berikutnya, prioritas dalam bidang kesehatan dimana pengembangan rumah sakit Bali Mandara maupun rumah sakit lainnya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang patut didorong bersama.
Terkait program JKBM, Dewan merekomendasikan agar dicarikan formula yang bijak dan setara untuk bisa tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong miskin, mengingat program tersebut telah berintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional. Akan tetapi, masyarakat masih berharap mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sewaktu program JKBM masih berlaku.
Selain prioritas program penanggulangan kemiskinan dan prioritas kesehatan, Dewan juga merekomendasikan prioritas lainnya, di antaranya bidang pendidikan, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup pariwisata, pertanian ketahanan pangan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan .
Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bali yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, juga disampaikan sejumlah rekomendasi untuk permasalahan internal. Di antaranya penataan ulang terkait pemerataan dan persebaran penempatan ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD, memperkuat eksistensi tenaga fungsional peneliti, perencana, dan statistik serta peningkatan intensitas pembinaan OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sementara dari segi permasalahan eksternal, Dewan merekomendasikan agar dilakukan peningkatan koordinasi mulai dari perencanaan antara pemerintah provinsu dengan kabupaten/kota, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan SDM petugas lapangan atau tenaga pendamping untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga mampu meningkatkan hasil produksi dan memiliki daya saing di pasaran.
Dewan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Bali atas kesungguhannya dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Rekomendasi yang disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Seusai rapat paripurna istimewa, dilanjutkan dengan rapat paripurna ke 14 DPRD Provinsi Bali dengan agenda jawaban Dewan terhadap pendapat Kepala Daerah atas Raperda Olahraga dan Raperda Atraksi Budaya Tradisional Bali. (*/Sir)
