Taipei, suarabali.com – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat dicari dan diminati oleh pemberi kerja di Taiwan. Gaji yang diperoleh TKI di Taiwan termasuk yang tertinggi dibanding negara penempatan di Asia Pasifik lainnya.
Untuk pekerja yang bekerja di pengguna badan hukum seperti pekerja manufaktur, perawat di panti jompo, pekerja konstruksi, dan nelayan mendapatkan gaji minimum sebesar 22 ribu dolar Taiwan (setara Rp 11 juta), belum termasuk tambahan pendapatan di luar jam kerja.
“Peluang kerja bagi TKI di Taiwan sangat besar. Peluang ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Soes Hindharno seusai audiensi Timwas TKI DPR RI dengan Asosiasi Lembaga Pelayanan Tenaga Kerja Taiwan di Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei, Taiwan, Kamis (26/4/2018).
Menurut Soes, pihaknya terus mendorong Taiwan untuk menambah kuota pekerja Indonesia pada pengguna berbadan hukum, karena lebih terlindungi dibandingkan yang bekerja di sektor domestik.
“Pekerja Indonesia yang bekerja di pengguna berbadan hukum selain mendapat asuransi kesehatan juga mendapat asuransi tenaga kerja. Kalau ada kecelakaan di tempat kerja, otomatis di-cover asuransi,” jelas Soes.
Sementara saat audiensi tersebut, Direktur Eksekutif Taipei Employment Service Institute Association, Arco JK Chen, mengeluhkan kuota pelayanan paspor di KDEI Taiwan yang dibatasi 200 aplikasi per hari.
“Akibat pembatasan kuota, para pekerja Indonesia dan agen mereka harus mengantri sejak dini hari. Ini sangat merepotkan,” kata Arco.
Arco pun mempertanyakan jangka waktu paspor TKI selama 5 tahun yang terlalu singkat. Padahal, negara lain masa belaku paspor sudah 10 tahun.
Ketua Timwas TKI DPR RI Fahri Hamzah langsung merespon dan berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan di KDEI Taiwan serta memperluas pelayanan di beberapa wilayah.
“Hari ini saya bertemu langsung dengan pengusaha yang perduli dengan iklim bisnis di Indonesia. Segala permasalahan yang disampaikan akan kami tampung dan tindaklanjuti setibanya di Tanah Air,” ujar Fahri.
Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan, Robert James Bintaryo, memohon dukungan asosiasi agar segala keluhan juga diadukan secara tertulis kepada Kemenaker agar dapat dibahas di joint task force pada Mei mendatang.
“Kami bersama-sama Kemenaker dan BNP2TKI akan menindaklanjuti keluhan rekan-rekan asosiasi agensi tenaga kerja Taiwan,” tutup Robert
Berdasarkan data yang diperoleh dari KDEI Taipei, jumlah TKI yang bekerja di Taiwan sebanyak 259.794 orang. Rinciannya, pekerja di sektor manufaktur 57.430 orang, Anak Buah Kapal (nelayan) 8.571 orang, pekerja konstruksi 848 orang, pekerja di panti jompo 2.792 orang, caregiver 188.859 orang, dan penata laksana rumah tangga 1.294 orang. (*/Sir)
