Gianyar, suarabali.com – Penjabat (Pj) Bupati Gianyar I Ketut Rochineng menyerap blusukan ke desa-desa untuk menyerap aspirasi rakyat dan memantau pemanfaatan dana desa. Kali ini, empat desa di Kecamatan Ubud menjadi sasaran blusukan Rochineng, Rabu (25/4/2018).
Pekan lalu, Bupati Rochineng bersama sejumlah pejabat Pemkab Gianyar juga melakukan monitoring di empat desa di Kecamatan Payangan.
Dalam lawatannya ke desa-desa, Rochineng tak hanya memantau pemanfaatan dana desa melalui pemaparan program oleh perangkat desa, tetapi juga meninjau langsung ke lapangan, terutama kunjungan langsung ke rumah warga miskin.
Potret yang ada di desa tersebut nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan. Sehingga, segala program yang dicanangakan Pemkab Gianyar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di desa.
Rochineng mengapresiasi perangkat desa yang memanfaatkan dana desa untuk pengentasan kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang dilakukan perangkat Desa Singakerta dengan program bedah rumah bagi tiga warga yang tergolong miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal dengan biaya per unit kurang lebih sebesar Rp 40 juta.
“Teori sederhananya, warga tergolong miskin itu jika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Jadi, kita bantu kurangi pengeluarannya dengan cara bedah rumah, kesehatan gratis, sekolah gratis serta tingkatkan pendapataannya melalui program Padat Karya Tunai,” tegas Rochineng.
Dari hasil pemantauan di empat desa di Kecamatan Ubud, menurut Rochineng, secara umum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dari segi pengentasan kemiskinan di beberapa desa yang dikunjungi, kata dia, perlu ditingkatkan lagi. Sehingga, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gianyar bisa dipercepat.
Kepala Desa Mas, Ubud, I Wayan Gede Darmayuda mengapresiasi kunjungan Pj. Bupati Gianyar I Ketut Rochineng bersama jajarannya. Dia mengungkapkan, penggunaan dana desa di Desa Mas dengan APBDes berjalan lancar, meski masih ditemui beberapa kendala. Seperti program Padat Karya Tunai yang memanfaatkan tenaga lokal miskin.
“Namun, permasalahan tersebut sudah mulai bisa teratasi dan penetapan besaran upah bagi tenaga lokal miskin akan ditetapkan dalam Peraturan Desa,” katanya. (*/Sir)
