Jakarta, suarabali.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini berlaku belum bisa mengatur dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, DPR mendukung revisi UU ITE.
“Terkait dengan lebih dari satu juta data pribadi orang Indonesia di facebook yang diambil, kita tentu tidak bisa apa-apa. Begitupun ketika data pribadi kita di bank dipergunakan, bahkan diperjualbelikan. Karena memang Undang-Undang ITE belum secara implisit memuat aturan itu,” kata Bamsoet ketika menerima kunjungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di ruang kerjanya, Rabu (11/4/2018).
Oleh sebab itu, Bamsoet mendukung agar revisi UU ITE segera dilakukan atau bisa dengan membuat undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GMNI Robi mengutarakan dampak negatif perkembangan dunia digital, khususnya sosial media, yang dianggapnya bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa.
Menjawab hal itu, Bamsoet mengakui perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung lagi juga membawa dampak negatif. Namun, itu bukan berarti harus menghindari sentuhan teknologi, melainkan harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif, sehingga secara tidak langsung bisa meminimalisasi dampak negatif yang ada.
“Perkembangan teknologi semakin pesat dan tidak terbendung lagi. Itu justru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya untuk hal positif, sehingga secara tidak langsung bisa meminimalisir dampak negatif yang ada,” katanya.
Dengan kata lain, Bamsoet menjelaskan, bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. “Peluang dalam berbisnis misalnya. Jika dulu kita mau bisnis butuh modal yang besar untuk menjual atau mempromosikannya. Namun, dengan sosial media, hanya tinggal di-upload banyak orang yang langsung tertarik, menawar dan membelinya,” ungkapnya. (*/Sir)
