Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersoalkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan calon presiden (capres) petahana menggunakan pesawat kepresidenan untuk kepentingan kampanye saat Pilpres. Dia meminta aturan KPU itu dikaji ulang.
“Aturan KPU itu harus dikaji ulang. Tidak boleh dong, pesawat itu pesawat kepesidenan. Kalau sedang bertugas kepresidenan ,maka apapun bisa dilakukan. Tapi, kalau sebagai capres dan pesawat itu dipakai, maka itu sangat tak layak,” ujar Fadli menyusul pertanyaan wartawan yang menemuinya usai Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Menurut dia, tidak adil jika capres petahana bisa memanfaatkan fasilitas negara. Sementara calon lainnya harus merogoh kocek sendiri untuk menyewa pesawat saat kampanye. Bahkan, dahulu sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden Keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono terbiasa menaiki pesawat sewa milik Garuda Indonesia, tapi keamanan SBY ketika itu tetap terjamin. Pasalnya, saat menaiki pesawat komersial, Presiden juga mendapatkan pengawalan penuh dengan fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
“Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman-aman saja naik pesawat komerisal. Malah janjinya Pak Jokowi mau naik kelas ekonomi. Kok sekarang kayaknya enjoy aja dengan pesawat kepresidenan. Dulu kan dikritik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan bahwa capres petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan saat kampanye Pemilihan Presiden. Hal ini, menurut dia, terkait dengan pengamanan yang melekat.
“Pengamanan transportasinya kan melekat. Kalau nanti menggunakan alat transportasi yang tidak terstandar pengamanannya, itu kan berisiko,” ungkap Arief. (*/Sir)
