Denpasar – Di tengah geliat pemulihan ekonomi pasca-pandemi, Bali memasuki fase ekspansi. Hal ini bisa dilihat dari data perekonomian Pulau Dewata tumbuh 5,78 persen secara kumulatif pada semester I-2025, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,1 persen.
Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara—mencapai 2,64 juta orang dalam lima bulan pertama 2025—menjadi mesin penggerak utama. Angka ini naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu, didorong oleh kembali maraknya agenda MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dan festival budaya berskala internasional.
Namun, di balik tren positif ini, terselip tantangan besar. Tingkat hunian hotel di Bali justru turun 10–20 persen dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya antara lain maraknya akomodasi ilegal dan short-term rental yang tidak terdaftar, memicu kebocoran pendapatan daerah dan mengancam ekosistem pariwisata formal.
Ajang Kolaborasi Strategis
Persoalan ini menjadi bahasan utama Bali Entrepreneurship Minifest 2025 yang dihelat oleh IEF Research Institue berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) Bali di Denpasar, Kamis (14/8). Forum ini menghadirkan tiga pembicara lintas sektor, antara lain Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si (Cok Ace), Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat, dan praktisi bisnis Khairul Mahfuz.
Acara yang didukung oleh Bank BRI, IC Consultant dan Ay’s On You (AOY) ini dihadiri kurang lebih 100 pelaku UMKM dan para pengusaha di Bali.
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menyampaikan, cara tersebut bertujuan untuk membangun sinergi pemerintah–pengusaha–masyarakat dalam memperkuat daya saing Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ariawan Rahmat menyoroti pentingnya kesiapan administrasi dan tata kelola usaha di tengah iklim ekonomi yang kondusif di Bali agar bisnis mampu mencapai keberlanjutan.
“Bisnis yang kuat bukan hanya soal omzet besar, tapi juga administrasi yang rapi dan kepatuhan yang terjaga. Pajak adalah tiket legal untuk tumbuh tanpa bayang-bayang masalah hukum,” kata Ariawan
Ariawan merinci tiga pilar yang harus diperkuat pengusaha. Pertama, pengelolaan keuangan dan pencatatan. Misalnya, pengusaha harus memisahkan rekening pribadi dan bisnis, mengelola arus kas, dan menggunakan perangkat akuntansi terintegrasi.
Kedua, sistem administrasi internal, seperti menetapkan SOP yang jelas, memperkuat SDM, dan membangun sistem informasi manajemen. Ketiga, kepatuhan perpajakan. Ariawan mengimbau agar pelaku usaha tidak perlu takut dengan kewajiban perpajakan. Ia meyakinkan, kepatuhan pajak adalah investasi untuk kelangsungan bisnis jangka panjang.
“Pajak tidak dibebankan kepada semua orang secara sembarangan, melainkan hanya kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan objektif dan administratif sesuai undang-undang.”
Ariawan menjelaskan, sistem perpajakan Indonesia memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang, dengan adanya tarif khusus bagi UMKM, insentif fiskal, dan skema keringanan pembayaran. “Dengan kepatuhan, pengusaha tidak hanya menghindari risiko hukum, tapi juga mendapatkan reputasi baik di mata mitra dan investor,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) juga menekankan bahwa legalitas adalah kunci membangun usaha yang berkelanjutan, termasuk bagi pengusaha perhotelan dan penginapan di Bali. Mantan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 itu menegaskan bahwa legal compliance bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk melindungi industri pariwisata dari persaingan tidak sehat.
“Setiap usaha penginapan harus beroperasi sesuai aturan. Legalitas bukan hanya melindungi pelaku usaha, tapi juga menjamin manfaat ekonomi kembali ke masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia memaparkan lima sasaran strategis PHRI, yakni peningkatan kualitas industri, perlindungan dan pembinaan anggota, penguatan daya saing melalui inovasi, kontribusi pada promosi pariwisata berkelanjutan, serta perluasan jejaring dan kolaborasi.
Cok Ace menyampaikan, PHRI juga mendorong pengembangan akomodasi berbasis masyarakat seperti homestay dan eco lodge yang memadukan kearifan lokal, desain bangunan ramah lingkungan, dan manfaat ekonomi langsung bagi warga.
Pada sesi pengembangan bisnis, praktisi pengembangan bisnis yang juga pengusaha di di bidang penyewaan private jet dan helicopter Khairul Mahfuz menyampaikan perspektif pengembangan sumber daya manusia. Ia menyebut bonus demografi sebagai peluang emas yang harus dioptimalkan. Namun, menurutnya kunci sukses pengusaha bukan hanya modal dan pasar, tapi kapasitas diri. Pengusaha harus memiliki komitmen dan serius, mulai dari merencanakan bisnis mereka, bertindak dan serius dalam melawan pergolakan batin sendiri.
“Pengusaha muda harus visioner, responsif, dan punya keberanian mengambil inisiatif,” ujarnya.
Khairul memaparkan pengusaha juga harus jeli melihat karakteristik dan level inisiatif karyawan mereka agar bisa menempatkan SDM sesuai kapasitas mereka. Mulai dari level karyawan dengan tipe Wait To Be Told yang menunggu sampai diberitahu, hingga level visioner, responsif, dan komunikator yang Baik.
“Inisiatif karyawan sangat penting bagi kesuksesan organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Karyawan yang memiliki inisiatif tinggi cenderung lebih termotivasi, kreatif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap organisasi,” ungkap Khairul.
Bali Entrepreneurship Minifest 2025 menghasilkan kesepakatan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali tidak bisa hanya mengandalkan pariwisata massal. Diperlukan diversifikasi sektor, penguatan legalitas usaha, dan peningkatan kapasitas SDM. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi warga Bali.(*)
