Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Jakarta, suarabali.co.id – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bima Arya menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2024 dengan tema “Simposium Nasional Indonesia Emas”, di Institut Pertanian Bogor (IPB) Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/12).
“Kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, itu akan disumbangkan oleh kemampuan mengejar PAD di masing-masing kota/kabupaten. Karena itu Bapak/Ibu, mari kita evaluasi,” kata Bima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dikutip dari antara.
Dikatakannya, bahwa Indonesia Emas 2045 merupakan target besar yang tidak bisa diraih dengan cara-cara yang biasa. Untuk itu, pilot pembangunan menuju target tersebut telah dibuat dengan terperinci dan jelas.
Mulai dari, reformasi kelembagaan, demokrasi yang substantif, kedaulatan pangan, infrastruktur yang terintegrasi, hingga peraturan-peraturan yang melindungi.
“Kita perlu sekali sumber daya manusia yang berorientasi masa depan. Kita perlu peraturan-peraturan yang melindungi sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan. Kita perlu infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau,” ujarnya.
Dia mengatakan untuk mendukung hal tersebut maka tiap daerah membutuhkan kekuatan kapasitas fiskal yang ditunjukkan dengan angka PAD sehingga Pemda dengan kapasitas fiskal kuat maka PAD-nya tinggi.
“PAD-nya lebih tinggi daripada dana transfer dari pusat. Itu kuat. Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang sedang-sedang saja, 50-50, terima transfer pusat dan PAD-nya agak imbang, yang bahaya, yang gawat adalah besar pasak daripada tiang,” ucapnya.
Dia pun mendorong Pemda dengan kapasitas rendah untuk membenahi manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bima Arya uga menekankan perlunya pembenahan bagi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting demi program-program yang lebih substantif.
Dia berharap Pemda memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan anggaran sehingga tidak terjebak pada hal seremonial dan operasional yang terlalu banyak.
Dia berharap pula dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mampu melihat dan mengawasi penggunaan APBD secara langsung (real-time) oleh pemerintah pusat maka Pemda bisa bijak dalam menggunakan anggaran.
“Sistem ini memungkinkan bagi kami di pusat untuk melihat penggunaan APBD seluruh pemerintahan daerah,” kata dia. (*/ant)
