Tersangka kasus pungli fasilitas fast track di Bandara Ngurah Rai. (foto: istimewa)
Denpasar, suarabali.co.id – Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bali memeriksa empat orang saksi dari petugas imigrasi dan dua dari saksi travel terkait kasus dugaan OTT petugas Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Tuban, Senin, (20/11/23).
“Hari ini ada enam saksi diperiksa. Dua orang petugas travel, dan empat orang dari imigrasi, ” kata Kadispenkum Kejati Bali Eka Sabana, dikutip dari Balipost.com.
Kempat petugas imigrasi yang diperiksa langsung didampingi penasihat hukumnya. Selain enam saksi, rencana pihak kejaksaan juga bakalan memerikaa tersangka HS atau
Hariyo Seto.
Deritakan sebelumnya, penanganan perkara dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan OTT pada petugas Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Tuban, mulai ada yang membuat isu bahwa kasus tersebut kerugiannya kecil dan bisa diselesaikan secara restoratif justice (RJ).
Kasipenkum Kejati Bali, Agus Eka Sabana, Sabtu (18/11) pun melakukan klarifikasi atas berbagai opini yang muncul dipublik. Soal pengembalian uang dari sejumlah petugas imigrasi, diakui itu merupakan bagian dari uang Rp 100 juta yang disita kejaksaan.
“Sedangkan uang-uang yang sudah habis mereka gunakan tidak dapat disita lagi saat itu. Kan rata-rata penghasilan sebulan sampai Rp 200 juta. Dan Rp 100 juta itu adalah dana yang telah didapatkan baik masih terkumpul maupun yang telah dibagikan, yang kemudian mereka serahkan kembali karena mereka tau uang itu tidak sah, ” jelas Agus Eka Sabana.
Lanjut jubir kejaksaan itu, terkait beredarnya narasi liar seputar pengamanan terhadap lima orang petugas imigrasi, dalam perkara penyimpangan pelayanan fast track di TPI Kelas I Khusus Bandara Internasional Ngurah Rai, ditegaskan kembali bahwa itu awalnya dari informasi masyarakat terkait adanya penyimpangan pelayanan fast track di TPI Kelas I Khusus Bandara Internasional Ngurah Rai.
Dari pengaduan itu, tim Kejaksaan Tinggi Bali mendalami dengan menerjunkan tim intelijen Kejati Bali selama kurang lebih satu bulan, yakni sejak Oktober 2023. Saat itu petugas melakukan pengamatan langsung di lapangan guna menyelidiki kebenaran informasi yang diterima.
“Berdasarkan hasil operasi intelijen, berhasil diperoleh data-data intelijen yang mendukung kebenaran adanya penerimaan uang dalam pelayanan fast track yang dilakukan secara menyalahi prosedur/ketentuan tersebut. Berbagai informasi dan data ini untuk kepentingan strategi penyidikan tidak dapat seluruhnya kami ungkap kepada publik. Namun demikian seluruh bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan tentu nantinya akan diteliti oleh penuntut umum dan dipertanggungjawabkan pada saat persidangan perkara ini di muka pengadilan. Untuk itu kami berharap publik bersabar dan memberikan waktu kepada Tim Penyidik untuk memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,” ucap Eka Sabana.
Sambung dia, tidaklah benar bahwa terdapat tindakan penjebakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali untuk membuat seolah-olah terjadi praktik suap oleh petugas imigrasi. Sebaliknya tindakan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik merupakan bagian dari upaya memastikan kebenaran bahwa praktek tersebut benar-benar terjadi, yang sebelumnya sudah didukung oleh data-data intelijen yang telah dikumpulkan.
“Selanjutnya terkait dengan beredarnya isu bahwa terdapat iming-iming menjanjikan RJ kepada petugas imigrasi untuk mengembalikan uang yang diterima dalam hasil penyimpangan pelayanan fast track, seperti yang sudah publik ketahui bahwa dalam perkara ini Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan satu orang tersangka atas nama HS (Hariyo Seto) dan terdapat sejumlah petugas imigrasi yang diperiksa sebagai saksi serta tidak ada penyelesaian melalui RJ seperti isu yang beredar, ” tegas Jubir Kejati Bali itu.
Dan, apabila terdapat pengembalian sejumlah uang oleh para petugas imigrasi tersebut, hal ini dilakukan secara sukarela karena menyadari perbuatannya yang keliru dan bukan karena paksaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan. (*)
