Sumbawa, suarabali.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali memantau penanganan pasca gempa di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil pemantauan, secara umum pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa NTB. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan.
“Pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi. Namun, uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat. Belum ada wujudnya,” kata Fahri saat berdialog dengan warga di lapangan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Rabu (5/9/2018).
Fahri dan anggota DPRD Provinsi NTB Nurdin Ranggabarani juga menyambangi Pulau Bungin yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa pada 19 Agustus 2018. Di Pulau Bungin dan Kecamatan Taliwang, Fahri menyerahkan simbolis bantuan kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat dan Kwarcab Pramuka Sumbawa Barat.
Di Sumbawa, perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal, karena fokus bantuan ada di Pulau Lombok, yang memang lebih awal diguncang gempa. Padahal, di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 Skala Richter (SR) pada 19 Agustus 2018.
Tidak hanya itu, politisi Dapil NTB itu juga melakukan inspeksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Kecamatan Alas dan Kecamatan Taliwang. Kemudian, di sekolah darurat di Alas, Fahri menyemangati siswa SD Negeri, dialog dengan warga di Desa Lamunga, serta menyertai warga salat magrib hingga isya di Meraran, Seteluk.
Di Pulau Bungin, 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa. Selain itu, di wilayah Alas beberapa sekolah ambruk. Di Kabupaten Sumbawa Besar, di Desa Lamunga dan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, puluhan rumah roboh dan hingga hari ini warga masih tinggal di lapangan dengan tenda-tenda seadanya.
Sebelumnya, dalam dialog sinkronisasi penanganan pasca gempa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018), Fahri meminta pemerintah untuk membangun posko nasional di Lombok guna memudahkan koordinasi penanganan usai gempa. Sebab, menurut dia, kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan, karena banyak pejabat daerah juga terkena gempa.
“Setelah Lombok Utara diguncang gempa, banyak pejabat yang terkena dampak,” kata Fahri.
Dia menambahkan, kehadiran posko nasional juga akan membangkitkan solidaritas sosial masyarakat untuk dapat menghadapi bencana. Selain itu, Fahri meminta tiap lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan gempa melakukan sinkronisasi data agar tidak berbeda satu sama lain. (*)
