Jakarta, suarabali.com – Para tenaga honorer guru Kategori 2 (K2) segera diprioritaskan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur tes. Ini merupakan bagian dari hasil keputusan Rapat Gabungan Komisi I hingga Komisi XI DPR RI dengan pemerintah baru-baru ini. Pada tahun 2018, diupayakan semua persoalan K2 sudah rampung.
“K2 guru, termasuk dosen, kita prioritaskan untuk diangkat. Kemudian ada tenaga administrasi juga yang diangkat. Yang akan diangkat menjadi ASN tetap harus lewat tes. Kalau tidak lulus CPNS karena alasan usia dan lainnya, akan diangkat menjadi PPPK. Kalau tidak lulus juga, kita angkat menjadi tenaga honorer dengan gaji disesuaikan UMR, karena mereka bagaimana pun sudah mengabdi,” kata anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Ada banyak tenaga guru K2 di seluruh Indonesia yang akan diperjuangan untuk diangkat. Sebelumnya, para tenaga K2 guru yang jumlahnya rastusan ribu, kata Imam, selalu mendesak pemerintah dan DPR untuk segera diangkat. Gaji yang minim sekitar Rp200 – Rp300 ribu sangat tidak manusiawi dan tak menghormati pengabdiannya.
“Kita perjuangkan mereka untuk jadi ASN. Pada 2018 putusan ini sudah harus dijalankan. Tunggakan DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga K2 sudah rampung. Tinggal nanti membahas tenaga K1,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Seperti diketahui, kelompok tenaga honorer K2 adalah yang diangkat per 1 Januari 2005. Namun, mereka tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Sementara K1 adalah tenaga honorer yang pembiayaan upahnya langsung dibiayai APBD/APBN. Tenaga honorer K1 sesuai Permen PAN-RB adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2005.
Pada rapat gabungan lalu, diungkap bahwa tenaga honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang. Jumlah itu terdiri dari guru 151.210 (35,48%), dosen 86 (0,02%), tenaga kesehatan 6.091 (1,38%), penyuluh 5.803 (1,33%), dan administrasi 269.400 (61,43%). Diinformasikan Imam, sebanyak 18.347 orang dari 438.590 itu mendapat prioritas menjalani tes CPNS. Mereka terdiri dari 12.883 guru, 464 untuk tenaga kesehatan, dan 5000 penyuluh pertanian.
Sisanya sebanyak 420.243 tenaga K2 diberi kesempatan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagi yang tidak lulus tes PPPK diberi kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansi bersangkutan dengan gaji disesuaikan upah minimum regional (UMR) di wilayahnya. DPR pun, lanjut Anggota F-PDI Perjuangan ini, agar segera memvalidasi data para tenaga K2 secara teliti. Dan anggaran penyelesaian para tenaga K2 ini dimasukkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2019. (*)
