Jakarta, suarabali.com – Meskipun KPK telah menetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap, tetapi statusnya sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap sah hingga ada putusan hukum yang inkrah.
“Sesuai regulasi, sepanjang putusan hukumnya belum inkrah, dia (Marianus Sae) tetap sah menjadi pasangan calon, sepanjang dia memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).
Marianus bersama pasangan calonnya, Emilia Julia Nomleni, telah dinyatakan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh KPU NTT. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Arief mengatakan bila status yang diterima telah inkrah, maka calon kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta dalam pilkada. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
“Ya inkrah kan bisa dua kemungkinannya, bisa dinyatakan bersalah, bisa dinyatakan tidak bersalah. Kalau dinyatakan bersalah, ya nanti kita lihat regulasi seperti apa. Kalau sudah dipidana inkrah, salah, ditahan. Ya, dia sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai paslon,” ujar Arief.
Namun, Arief mengatakan bila keputusan inkrah keluar pada saat pilkada telah selesai, maka status tersebut tidak berpengaruh pada proses tahapan. “Tapi, kan dimensinya banyak, kapan putusan inkrahnya keluar. Kalau putusan inkrahnya keluar pada saat pilkada sudah selesai ya, tidak memberi makna apa-apa pada proses tahapan,” ujar Arief.
Di tempat terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan status tersangka Marianus Sae tidak menggugurkan kepesertaannya dalam Pilkada Serentak 2018.
“Sama seperti Jombang (Nyono). Dia (Marianus Sae) tetap sah menjadi calon,” kata Ilham di sela-sela pembekalan timsel calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jakarta, Senin (12/2/2018).
Menurut Ilham, Marianus tetap diperbolehkan melakukan kampanye apabila lolos sebagai peserta Pilkada Serentak 2018. “Dia tetap kampanye, boleh. Sampai pidananya berkekuatan hukum tetap,” jelas Ilham.
Sebelumnya, KPK menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2/2018). “Setelah dilakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dan gelar perkara pagi tadi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberikan hadiah atau janji ke Bupati Ngada terkait proyek di NTT,” kata Basaria.
Basaria mengatakan, Marianus menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar. Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.
Dalam kasus ini, WIU disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Sir)
