Denpasar, suarabali.com – Konstelasi politik di Bali kian panas. Banyak kader PDIP yang membelot dari instruksi partai terkait Pilgub Bali 2018. Mereka justru mendukung pasangan cagub dan cawagub Bali yang diusung partai lainnya.
Kader senior PDIP yang juga penglinsir Puri Satria, AA Ngurah Oka Ratmadi, misalnya. Tokoh yang biasa dipanggil Cok Rat ini menyampaikan pernyataan resmi di hadapan sejumlah awak media di Bali.
Cok Rat mengatakan seluruh keluarga besar Puri Satria diinstruksikan untuk mendukung pasangan cagub dan cawagub Bali yang diusung Koalisi Rakyat Bali (KRB), yakni Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta (Mantra – Kerta).
Padahal, paket pasangan cagub dan cawagub Bali yang diusung PDIP adalah I Wayan Koster -Cokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Koster – Ace).
Menurut Cok Rat, Puri Satria tetap menjaga hubungan baik dengan Megawati. Namun, untuk Pilgub Bali, kata dia, keluarga besar Puri Satria lebih memilih Mantra – Kerta.
“Puri Satria tetap menjaga hubungan baik dengan Ibu Megawati. Namun untuk pilihan PDIP, kami memilih Mantra – Kerta. Karena Rai Mantra itu warna dari PDIP. Kami bukan memilih partai koalisi yang mengusung Rai Mantra, tetapi kami memilih Rai Mantra yang memiliki spirit PDIP,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (6//1/2018).
Cok Rat berjanji tetap akan setia kepada Megawati dan memilih Rai Mantra.
Sementara Cagub Rai Mantra yang ikut dalam penyampaian pernyataan resmi di Puri Satria Denpasar mengatakan, sejarah pembentukan awal perjuangan tempatnya berada di Puri Satria.
“Sejarah awalnya di sini. Saya punya paman, beliau (Cok Rat) punya paman sama-sama berjuang dan tempatnya di sini. Permasalahan bukan keluarga Puri, tetapi nilai historis perjuangan memang seperti itu. Ini benang merahnya. Ini spirit bagi saya. Tonggak sejarah pemerintah juga ada di sini. Tadi, saya masuk pendopo itu merinding. Ini spirit yang kuat. Ini pribadi. Nanti Pak Sudikerta akan datang dengan sendirinya,” paparnya.
Rai Mantra juga menjelaskan soal pendaftaran dan deklarasi. Dia menyebutkan, deklarasi tetap dilakukan tanggal 8 Januari 2018. Sementara pendaftaran akan diundur ke tanggal 9 Januari 2018.
“Kami memilih untuk menunda daftar ke KPUD Bali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti benturan dengan kandidat lain. Kami memilih tanggal lain, karena menghindari massa lain dari kandidat lain yang juga akan mendaftar pada hari yang sama,” ujarnya. (Ade/Sir)
