Jakarta, suarabali.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya menggelar rapat kabinet paripurna perdana di tahun 2018. Sebagai pengantar awal, Kepala Negara mengingatkan di tahun politik ini, seluruh kementerian dan lembaga harus tetap fokus bekerja guna meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan.
“Saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (3/1/2018).
Presiden meminta segala pencapaian yang telah diraih pemerintah selama tahun 2017 agar dapat ditingkatkan di tahun ini. Terlebih, saat ini kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang meningkat. Hal itu ditandai dengan capaian terakhir di mana Fitch Ratings menaikkan peringkat utang negara dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil.
“Kepercayaan dunia internasional kepada kita juga semakin tinggi, karena melihat apa yang sudah kita kerjakan, baik reformasi di perizinan, regulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha,” ucap Presiden seperti dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Presiden Jokowi baru saja menerima laporan menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan yang dirilis BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia makin menurun.
“September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang. Juga berkurang dibanding September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 persen pada September 2016,” ungkapnya,
Meski demikian, Presiden meminta jajarannya untuk terus menekan angka kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh sebab itu, Presiden meminta angka inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok terus dikendalikan.
“Program rastra dan program bantuan pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun juga harus segera dijalankan secara tepat waktu dan sasaran,” katanya.
Pada tahun 2018, Kepala Negara menyebut pemerintah sudah harus mulai memikirkan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan perluasan program padat karya. Terkait program padat karya, Menteri Keuangan melaporkan anggaran untuk itu sudah dapat dicairkan pada bulan ini.
“Seharusnya dana ini bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” tuturnya.
Adapun soal peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM, Indonesia akan memiliki bonus demografi di mana usia produktif akan jauh lebih banyak membanjiri dunia kerja. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dan terserap di dunia industri.
“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga yang terampil dan terlatih, sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri kita,” ucapnya.
Peningkatan keterampilan tersebut, menurut Presiden, harus terhubung dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Tak kalah pentingnya, peningkatan keterampilan SDM tidak boleh melupakan angkatan kerja yang telah ada saat ini di mana mayoritas berasal dari kalangan pendidikan SD dan SMP.
“Harus terus kita upgrade dan tingkatkan kompetensinya. Misalnya, melalui program pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi yang baru kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri kita,” kata Presiden.
Mengakhiri pengantar rapat kabinet, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Presiden juga meminta semua kebiasaan-kebiasaan lama yang menyusahkan diri sendiri dan bersifat monoton untuk ditinggalkan.
“Kita jadikan tahun 2018 ini betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal. Sehingga, kita harapkan sekali lagi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan,” ujarnya. (Sir)
