Pj. Gubernur Bali Sang Mahendra Jaya
Denpasar, suarabali.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan dirinya tidak pernah memberikan arahan lisan maupun tertulis pada pihak manapun untuk membubarkan Forum Air untuk Rakyat (PWF) yang dilaksanakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan yang digelar di sebuah hotel di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar pada Senin (20/05) lalu.
Mahendra Jaya mengungkapkan hal itu merespons pernyataan ada pihak-pihak yang mengklaim mengikuti arahan dari Pj Gubernur Bali terkait pembubaran aksi tersebut secara paksa hingga mengintimidasi peserta dan pemateri Forum Air untuk Rakyat (People’s Water Forum/PWF) di Denpasar sejak awal pekan ini.
Forum yang digelar LSM dan aktivis lingkungan tersebut disebut-sebut merupakan tandingan acara KTT World Water Forum (WWF) yang digelar di Nusa Dua, Bali.
“Saya bahkan tidak tahu ada ormas PGN, apalagi ketemu dengan ketua ataupun pengurus PGN,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5) diansir CNNindonesia.com.
Mahendra mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan gelaran forum air oleh masyarakat sipil tersebut. Mahendra berpendapat forum ini merupakan hak warganegara untuk berekspresi.
“Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF, yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersediaan air untuk kelangsungan kehidupan,” imbuhnya.
Untuk kritik yang dilontarkan PWF, Mahendra mengatakan itu adalah hal biasa yang harus disikapi dengan positif, karena pada dasarnya WWF dan PWF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga ketersediaan air guna kelangsungan kehidupan.
“Yang utama, kita semua harus sepakat bersama-sama menjaga situasi di Bali agar tetap aman, shanti, dan nyaman bagi siapapun,” ujarnya.
Mahendra Jaya pun memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu jalannya ajang WWF ke-10 tahun 2024 yang telah dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (20/5) lalu.
Sebelumnya, kegiatan The People’s Water Forum (PWF) yang dilaksanakan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan dibubarkan oleh puluhan orang dari salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) di Bali, pada Senin (20/5) kemarin.
Pembubaran itu, dilakukan pada sebuah hotel di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar. Sementara, acara tersebut merupakan sebuah agenda untuk merespons dan mengkritisi perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Sementara, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menerangkan, pada Senin (20/5) kemarin, ada sekelompok aktivis yang sedang melaksanakan diskusi di dalam ruangan hotel di Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
“Tiba-tiba didatangi dan diminta untuk menghentikan kegiatan, menurut salah satu aktivitas yang live di salah satu medsos Facebook mengaku kegiatan tersebut diminta untuk dihentikan oleh kelompok (ormas) dan mengaku spanduk-spanduknya diturunkan dan dibawa,” kata Kombes Jansen, Senin (21/5).
Tak berhenti pada awal pekan ini, massa dari ormas yang sama pun melakukan aksi serupa pada lanjutan gelaran tersebut di hari selanjutnya.
Bahkan, eks Hakim MK I Dewa Gede Palguna yang menjadi pemateri pun turut diusir sehingga tak bisa masuk ke hotel tempat gelaran forum tersebut pada Selasa (21/5). Selain itu, viral pula Pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi, Pedro Arrojo Agudo juga diadang massa ormas untuk masuk ke hotel tersebut pada hari yang sama.
Polda Bali menyatakan masih mendalami dugaan upaya pembubaran paksa dan intimidasi oleh ormas terhadap acara dan peserta Forum Air untuk Rakyat (People’s Water Forum/PWF).
“Kami masih dalami dan belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi,” kata Jansen, Selasa. (*)
