Denpasar, suarabali.com – Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan galian C dialihkan ke pemerintah provinsi. Sehingga, peraturan daerah (perda) di tingkat kabupaten dan kota harus segera disinkronisasi agar ketentuan yang mengatur perizinan galian C tidak tumpang tindih.
Persoalan tersebut terungkap saat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Bali, I Made Sukadana memimpin rapat koordinasi dengan para pengusaha galian C di wilayah Karangasem dan stakeholder terkait lainnya, di kantor Satpol PP Provinsi Bali, Kamis (5/4/2018).
Terbitnya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menimbulkan pertentangan dengan perda terkait di Kabupaten Karangasem, karena belum direvisi. Lantaran belum ada sinkronisasi aturan tersebut, puluhan pengusaha galian C di Karangasem terpaksa berhenti beroperasi. Sebab, mereka tidak mendapat rekomendasi untuk mengurus perizinan di Pemerintah Provinsi Bali.
“Permasalahan ini menjadi kendala bagi para penggali atau pengusaha galian C , karena mereka tidak mendapatkan rekomendasi untuk pengurusan izin ke provinsi. Karena masalah mata pencaharian, banyak pengusaha melakukan penambangan liar,” ujar Made Sukadana.
Itu sebabnya, Sukadana mendorong agar proses perubahan Perda di tingkat kabupaten dipercepat untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha galian C yang ilegal (tidak berizin) untuk mendapatkan rekomendasi. Sehingga, mereka bisa secepatnya mengurus izin di provinsi.
Sebenarnya, menurut Sukadana, masyarakat atau pengusaha galian C di wilayah Karangasem memiliki itikad baik untuk mengurus ijinnya agar legal. Namun, karena aturan yang belum sinkron tersebut membuat mereka tidak bisa mengurus ijin galian C ke Pemerintah Provinsi Bali sesuai amanat UU.
“Keinginan masyarakat Karangasem sangat tinggi untuk mengurus ijinnya. Namun, mereka terhambat Perda setempat. Saya harapkan dalam waktu singkat, revisi perda revisi tersebut dapat diselesaikan. Dalam tahapnya, pengusaha mendapat jaminan hukum yang jelas. Mereka ini wajib pajak yang baik. Mereka tidak ingin dikatakan ilegal. Mereka mau legal, sehingga mereka mengajukan permohonan ijin,” papar Sukadana.
Jika para pengusaha galian C tersebut sudah mendapatkan ijin, kata Sukadana, maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Sebab, mereka akan dikenakan pajak. “Kesejahteraan meningkat, infrastruktur tentunya pasti akan diperbaiki. Kita mendorong agar pemerintah kabupaten bisa segera menyelesaiakan peraturan terkait masalah itu,” tegasnya. (*/Sir)
